Cara Mengajukan KIR Kendaraan, Penting Buat Jamin Kelayakan, Cek Syarat Berkasnya dan Biaya Uji

Editor: Arie Noer Rachmawati

TRIBUNJATIM.COM - Insiden kecelakaan maut bus masuk jurang menjadi perhatian publik.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (11/3/2021), Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi mengatakan, sejauh ini proses penyidikan terkait kecelakaan bus dengan nomor polisi T 7591 TB masih berjalan.

Namun diketahui bus tersebut terlambat melakukan uji KIR.

Baca juga: Gagal Mencairkan Dana Insentif Kartu Prakerja? Ini 3 Penyebabnya, Pastikan e-Wallet Sudah Upgrade

Lantas, apa saja syarat dan bagaimana cara mengajukan KIR kendaraan?

Sekretaris Dinas Perhubungan Nganjuk Sujito mengungkapkan bahwa pengujian KIR dinilai penting dilakukan guna menjamin kelayakan kendaraan.

"Uji KIR bertujuan menjamin kelayakan kendaraan penumpang atau barang," ujar Sujito saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/3/2021).

Ia menjelaskan, uji KIR diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dalam Pasal 53 ayat (1) UU LLAJ, disebutkan bahwa uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Kemudian pada Pasal 53 ayat (2), dijelaskan bahwa pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan penguatan fisik, serta pengesahan hasil uji.

Baca juga: Sosok Pacar Aprilia Manganang Kini Bocor, Wanita yang Mau Segera Dinikahi, Kerabat: Sambil Terus Doa

Syarat dan cara mengajukan KIR

Selain itu, Sujito mengungkapkan, syarat mengajukan KIR yakni membawa buku KIR, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kendaraannya.

"Bawa buku KIR, STNK, beserta kendaraannya, masukkan loket, tunggu panggilan," kata dia.

Adapun proses pengajuan KIR berbayar. Besarnya biaya pengajuan KIR bergantung pada jenis tahun kendaraan.

Baca juga: Cara Lolos Kartu Prakerja Gelombang 14, Cek Syaratnya Sebelum Daftar, Ada Fitur Baru di Dashboard

Poin pengujian syarat laik jalan

Diketahui, dalam Pasal 54 ayat (3) UU LLAJ, disebutkan bahwa pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi delapan poin, antara lain:

1. Emisi gas buang kendaraan bermotor;

2. Tingkat kebisingan;

3. Kemampuan rem utama;

4. Kemampuan rem parkir;

5. Kincup roda depan;

6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;

7. Akurasi alat penunjuk kecepatan;

8. Kedalaman alur ban.

Baca juga: Cara Mendapatkan Bantuan KUR Rp 10 Juta Alumni Kartu Prakerja, Lihat Syarat dan Skema Pencairannya

Waktu dan sanksi uji KIR

Terkait dengan waktu pelaksanaan uji KIR, Sujito mengatakan, uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali.

Sementara, untuk perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.

"Ada uji perpanjangan yang bisa dilakukan 6 bulan sekali," kata Sujito.

Sebagai pelengkap aturan, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut.

Dalam Pasal 76 ayat (1) UU LLAJ, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 27 ayat (1) Permenhub PBKB sanksinya yaitu dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Cara dan Syarat Pengajuan Uji KIR Kendaraan