Breaking News:

Bupati Nganjuk Perjuangkan Nilai Ganti Tanah Warga yang Sesuai untuk Proyek Bendungan Semantok

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat berupaya perjuangkan nilai ganti untung tanah warga yang terkena pembangunan Bendungan Semantok.

Diskominfo
Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam rakor penyelesaian persoalan sisa pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. 

Reporter: Achmad Amru I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat berupaya perjuangkan nilai ganti untung tanah warga yang terkena pembangunan Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Dimana saat ini ada sekitar 244 bidang tanah yang masih belum mendapat ganti untung yang sesuai dari Pemerintah.

Novi Rahman Hidhayat mengatakan, Pemkab Nganjuk meminta dukungan Pemprov Jatim maupun Pemerintah Pusat dalam penyelesaian dampak Pembangunan Bendungan Semantok sebagai salah satu proyek strategis nasional di Kabupaten Nganjuk.

Di antaranya terkait kesiapan lahan pemukiman baru bagi warga terdampak pembangunan Bendungan Semantok yang difasilitasi oleh Pemkab Nganjuk.

"Tentunya ini cukup penting dan perlu penyelesaian dengan cepat, mengingat proyek Bendungan Semantok menjadi proyek yang dipercepat pembangunanya oleh Pemerintah," kata Novi Rahman Hidhayat dalam rapat konsultasi bersama Pemprov Jatim dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dipimpin Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak di Surabaya, kemarin.

Selain itu, dikatakan Novi Rahman Hidhayat, Pemkab Nganjuk juga berharap dan meminta solusi bersama maupun kebijakan dari Kementrian ATR/BPN terkait deadlock pembebasan lahan masyarakat di sekitar pembangunan Bendungan Semantok.

Yakni dengan mengajukan penaksiran ulang harga pembebasan lahan atau apprasial untuk 244 bidang tanah yang belum disetujui nilai ganti untung oleh Pemerintah.

"Ini terkait dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di Kabupaten Nganjuk yang mengalami kenaikan saat ini sehingga selayaknya menjadi pertimbangan nilai ganti untung lahan warga untuk Bendungan Semantok," ujar Novi Rahman Hidhayat.

Kepada Pemprov Jatim, menurut Novi Rahman Hidhayat, pihaknya menegaskan kembali bahwa sebagai pimpinan daerah akan terus berkoordinasi menyelesaikan permasalahan sosial di lapangan terkait percepatan pembangunan Bendungan Semantok.

"Dan hasil rapat koordinasi ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur Jawa Timur dan dikoordinasikan ke Kementrian ATR/BPN," ucap Novi Rahman Hidhayat.

Seperti diketahui, pembangunan Bendungan Semantok di Kecamatan Rejoso memiliki beberapa manfaat nantinya. Salah satunya untuk irigasi guna mengairi sawah dengan luasan mencapai sekitar 1.900 Ha.

Disamping itu, Bendungan Semantok juga untuk penyediaan air baku sebanyak 312 liter/detik, untuk mereduksi banjir hingga 30 persen, dan untuk pemeliharaan sungai di hilir bendungan sebesar 30 liter per detik.

Direncanakan, Bendungan Semantok yang akan menjadi bendungan terpanjang di Indonesia tersebut akan diresmikan pada bulan April 2022 oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved