Breaking News:

DPRD Tulungagung Tegaskan Kenaikan PBB Maksimal 25 Persen dari PBB Tahun Sebelumnya

Pimpinan DPRD Tulungagung memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, untuk membahas kenaikan PBB dan NJOP, Rabu (7/4/2021).

surya/davidyohanes
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, Rabu (7/4/2021) 

Reporter: David Yohanes I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pimpinan DPRD Tulungagung memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulungagung, Sukaji, untuk membahas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP), Rabu (7/4/2021).

Pemanggilan ini terkait situasi penolakan kenaikan PBB dan NJOP yang disuarakan para kepala desa yang bergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD).

Pertemuan tertutup di Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung ini menegaskan, kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen dari PBB tahun sebelumnya.

"Sebelumnya perwakilan Kepala Desa sudah bertemu dengan bupati. Aspirasinya, kenaikan disepakati maksimal 25 persen,” terang Ketua DPRD Tulungagung, Marsono.

Aspirasi kenaikan 25 persen inilah yang kembali dikomunikasikan DPRD dengan Sekda.

Kenaikan ini bisa menyesuaikan sesuai orientasi wilayah masing-masing.

Sedangkan keberatan kenaikan NJOP akan dilakukan pembetulan di tahun berikutnya.

“Yang sudah benar akan dilaksanakan, yang kurang benar disesuaikan, yang salah dibetulkan. Ada skala prioritas, lewat mekanisme tahun depan,” sambung Marsono.

Kenaikan PBB maksimal sebesar 25 persen inilah yang akan jadi pedoman para pihak terkait.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Ndaru Wijayanto
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved