Geruduk Gedung DPRD Ponorogo, Front Reneissance Minta RUU PKS Segera Disahkan: Banyak Begal Payudara

Reporter: Sofyan Arif Candra | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Massa yang tergabung dalam Front Reneissance menggeruduk Kantor DPRD Ponorogo, Jalan Alun-alun Timur, Kamis (6/5/2021).

Puluhan demonstran tersebut kompak mengenakan pakaian serba hitam serta membawa spanduk dengan berbagai tulisan.

Muhammad Maruf, korlap aksi tersebut mengatakan, ada sejumlah tuntutan yang disuarakan Front Reneissance.

Yang pertama adalah meminta Disnaker Ponorogo tegas kepada perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan.

"Disnaker sudah mendirikan Posko Pengaduan THR, tapi jangan hanya menunggu pengaduan, harusnya juga aktif jemput bola ke buruh," kata Maruf, Kamis (6/5/2021).

Demonstran juga meminta pemerintah agar memperhatikan masalah perempuan, terutama di Ponorogo.

"Apalagi di jalanan sering terjadi begal payudara dan pelecehan seksual," lanjutnya.

Untuk itu, Maruf meminta DPRD Ponorogo agar mendorong pemerintah pusat segera mengesahkan RUU PKS (Perlindungan Kekerasan Seksual).

Kelompok yang terdiri dari mahasiswa, buruh, aktivis wanita dan elemen masyarakat lainnya tersebut, meminta Pemkab Ponorogo mengontrol pelaksanaan amanat peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Baca juga: Jenazah Covid-19 di Ponorogo Diambil Paksa Keluarga, RSUD Dr Harjono Beri Penjelasan

"Bagaiamana mengontrol pembayaran biaya pendidikan baik SD dan SMP. Karena UMK Ponorogo hanya Rp 1,9 juta sedangkan kebutuhan hidup sudah mencapai Rp 3 juta," tegas Maruf.

Mereka mewanti-wanti agar masalah lingkungan seperti di Wadas, Purworejo, dan Pakel, Banyuwangi tidak terjadi di Ponorogo.

"Konflik serupa bisa terjadi di Ponorogo, terutama di Lingkar Wilis. Ke depan kalau tidak dikawal sejak dini akan berbahaya," jelasnya.

Berita tentang Ponorogo

Berita tentang Jawa Timur

Info larangan mudik