Breaking News:

DPD RI

Ketua DPD RI Ingatkan Pemerintah Perhatikan Bansos Bagi Suku Terpencil

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi suku-suku terpencil

dokumen Humas DPD RI
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah soal bantuan ke daerah terpencil 

Penulis : Yoni Iskandar | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi suku-suku yang tersebar di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri. Termasuk juga Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi. 

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, penyaluran bansos kepada suku-suku terpencil adalah bukti rasa keadilan tanpa memandang Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA). 

"Perhatian pemerintah kepada seluruh masyarakat akan dirasakan memiliki rasa keadilan jika bantuan sosial sampai kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Demikian juga kepada anak- anak Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan, agar mereka dapat merasakan kesejahteraan atau kecukupan pangan," tutur LaNyalla, Kamis (6/5/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengakui tak mudah untuk menjangkau suku-suku terpencil itu. Hanya saja, ada berbagai macam upaya yang bisa dilakukan agar mereka tetap dapat menikmati hak-hak mereka.

Untuk menjalankan misi tersebut, alumni Universitas Brawijaya Malang itu menilai pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dan memerlukan stakeholder terkait untuk menyalurkan bantuan sosial tersebut.

Baca juga: LaNyalla, Ketua DPD RI Minta Pemda Batubara Investigasi Dugaan Galian C Ilegal

"Salah satunya dengan menggandeng Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (KAT SAD). Kita harus terus memberdayakan mereka," ujarnya.

LaNyalla mengatakan Indonesia memiliki banyak suku yang perlu mendapat perhatian dalam bentuk sentuhan berbagai bantuan untuk mendukung eksistensi mereka. 

"Misalnya bantuan sosial, bantuan penyediaan pendidikan yang sesuai dengan karakter mereka serta pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan. Terkait hal tersebut, perlu pemerintah menggandeng para penggiat pemberdayaan masyarakat adat dengan mengalkulasikan dana yang cukup, sehingga sasaran dan target tercapai," tuturnya kepada TribunJatim.com.

Berita tentang  bantuan sosial

Penulis: Yoni Iskandar
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved