Breaking News:

Berita Lamongan

Imbas Dugaan Zina, Kades Karang Wedoro Bakal Disanksi Pemkab Lamongan, Dinas PMD Kini Tunjuk Plt

Kades Karangwedoro Kecamatan Turi Lamongan Jawa Timur selain akan menerima sanksi tindak pidana dugaan perzinaan dan akibat mengonsumsi narkoba

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Januar Adi Sagita
TribunJatim.com/ Hanif Manshuri
Kepala Desa Karangwedoro, Subandi dan selingkuhannya, 

Reporter: Hanif Manshuri | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGANKades Karangwedoro Kecamatan Turi Lamongan Jawa Timur selain akan menerima sanksi tindak pidana dugaan perzinaan dan akibat mengonsumsi narkoba, ia juga bakal mendapat sanksi jabatannya sebagai kepala desa.
Namun sejauh ini Pemkab Lamongan belum bisa menjatuhkan sanksi terhadap Subandi. Pasalnya, kades yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lamongan itu masih menjalani proses hukum.

"Karena  kasus ini sudah  ditangani pihak berwajib, maka kita hormati dan tunggu prosesnya, sampai dengan dikeluarkannya putusan resmi, " kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Khusnul Yaqin saat dikonfirmasi Surya.co.id (Tribunjatim.com grup), Kamis (17/6/2021).

Khusnul memastikan, Pemkab akan memberikan sanksi pada Subandi yang memikul jabatan sebagai Kades Karangwedoro.

Dasar ketetapan hukum dari penegak hukum itulah yang akan jadi pijakan Pemkab Lamongan untuk menjatuhkan sanksi pada kades.

Pemkab tidak lepas kewajiban untuk memberikan sanksi manakala sudah ada ketetapan hukum atau inkracht.

Selama belum inkracht, maka pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi apapun.

Yang bisa dilakukan Pemkab dalam waktu dekat ini adalah menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kades Karangwedoro agar roda pemerintahan desa, termasuk pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan normal.

Plt harus segera ada, bahkan mulai hari ini, karena Subandi akan meninggalkan tugas untuk beberapa waktu, lantaran informasinya menjalani rehabilitasi.

Menjalani rehabilitasi, kata Khusnul, bisa berbulan - bulan. Dan itu berarti tugas pemerintahan desa harus ada yang mengendalikan. " Kita tunjuk Plt, bukan Pjs, " katanya.
Ditanya kemungkinan sanksi terberat yang mengancam Subandi terkait jabatanya sebagai kades, Khusnul belum mau berandai - andai. 

Baca juga: Kasus Covid-19 di Bandung Raya Meningkat, Kongres IV PA GMNI Resmi Ditunda

Ia meminta wartawan menunggu keputusan hukum resmi. "Yang jelas, pasti ada sanksi untuk pak kades (Subandi, red ), " pungkasnya. (Hanif Manshuri)

Kumpulan berita Lamongan terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved