Breaking News:

Berita Lumajang

Imbas Zona Hitam Mobilitas, Truk Pasir Lumajang Dilarang Beroperasi Luar Kota

Belum lama ini, Kabupaten Lumajang mendapat nilai zona hitam dalam menjalankan penerapan PPKM darurat.

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Januar Adi Sagita
TribunJatim.com/ Tony Hermawan
Salah satu armada truk pasir beraktivitas di kawasan Jatian, Desa Sumberrejo Kecamatan Candipuro, beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan  Tribun Jatim Network, Tony Hermawan 

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Belum lama ini, Kabupaten Lumajang mendapat nilai zona hitam dalam menjalankan penerapan PPKM darurat.

Penilaian ini diartikan bahwa selama menerapkan PPKM darurat kurang efektif mengurangi mobilitas warga.

Imbas penilaian buruk itu, polisi tampaknya makin memperbanyak aturan pengetatan. Selain memperluas penutupan jalan protokol, terkini aktivitas pertambangan juga dibatasi. Selama PPKM darurat berlaku sopir truk dilarang mendistribusikan pasir hingga ke luar kota.

Jamal Abdullah Alkatiri salah satu pengusaha pasir yang mempunyai pertambangan di Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh mengatakan, kali pertama mengetahui penerapan itu pada kemarin (13/7). Saat itu, petugas dari Polsek Tempeh mendatangi lokasi pertambangannya dan menginformasikan penerapan aturan tersebut.

"Kemarin polisi datang sosialisasi, mulai sekarang truk disuruh libur pengiriman ke luar kota. Katanya ini berlaku di semua lokasi tambang," kata Jamal.

Pembatasan tersebut, katanya, tentu saja berdampak pada kelangsungan bisnis pertambangan pasir. Karena adanya larangan tersebut pengiriman pasir sekarang hanya bisa sampai di stockpile, atau paling mentok melayani pengiriman lokal.

"Kalau aktivitas di tambang masih boleh. Ya yang bisa kami lakukan sekarang ambil pasir terus kirim ke stockpile, kalau gak gitu ya melayani pengiriman sekitar Lumajang," ujarnya.

Sementara Fairuz pengusaha tambang lain menanggapi pembatasan tersebut dapat dipatuhi semua pelaku pertambangan. Karena diakui, tingginya mobilitas pengiriman luar kota dikhawatirkan sopir menjadi rawan terpapar virus. Pasalnya, kondisi sekarang Covid-19 penularannya melonjak tajam.

Meski begitu, ia berharap kepada pemerintah memberlakukan pembatasan ini hanya sampai tanggal 20 Juni mendatang. Sebab, jika aturan itu diperpanjang dipastikan dapat menganggu kestabilitas bisnis pertambangan.

Baca juga: Terjadi Penumpukan Kendaraan Akibat Penyekatan, Polres Malang Siapkan Langkah Antisipasi

"Banyak dari kami (pebisnis tambang pasir) yang sudah bermitra dengan proyek-proyek nasional. Tentu saja adanya aturan ini pengiriman jadi terlambat kalau bisa cukup hanya sampai tanggal 20 saja," pungkasnya.

Kumpulan berita Lumajang terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved