Proyek Frontage Road Sidoarjo Terkendala Utilitas PLN dan PGN, DPRD: Kami Jadwalkan Hearing

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kontraktor proyek pembangunan Frontage Road Sidoarjo sesi dua, dari Bundaran Aloha ke arah Gedangan, mengatakan, pihaknya terkendala utilitas PLN dan PGN dalam pembangunan.

Hal itu disampaikan pihak kontraktor ketika bertemu dengan Komisi C DPRD Sidoarjo yang sedang menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek.

Dewan pun sempat melihat langsung kendala tersebut, dan berjanji untuk membantu mengurai persoalannya.

"Agar frontage road segera terealisasi," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswandoko, Rabu (22/9/2021).

Pihaknya berharap, seluruh pihak bisa bekerja sama terkait masalah ini. Bukan malah kukuh dengan pendiriannya masing-masing. Khususnya pihak dari pemerintah kabupaten.

"Frontage road ini dibangun untuk kepentingan masyarakat. Utamanya untuk mengurai kemacetan dari Waru sampai Buduran. Jadi jangan ada menang-menangan. Semuanya harus duduk bareng untuk mendapatkan solusi terbaik," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Komisi C akan memanggil pihak PLN, PGN, kontraktor pembangunan, serta Dinas PU Bina Marga Sumber Daya Air Sidoarjo (BMSDA) untuk membahas persoalan ini. Agar segera ditemukan solusinya.

"Minggu-minggu ini kami jadwalkan hearing dengan semua pihak. Untuk saat ini kami belum bisa berbicara banyak, karena kami masih belum mendengar dari pihak PLN dan PGN," lanjutnya tanpa menjelaskan detail persoalan.

Sejak beberapa waktu lalu, proyek pembangunan jalan dari Bundaran Aloha ke arah Gedangan sudah berjalan. Beberapa alat berat dikerahkan untuk proyek itu.

Baca juga: Pamit Mau Jalan-jalan, Wanita di Sidoarjo Duduk di Rel dan Disambar Kereta, Sempat Diteriaki Penjaga

Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga sedang berupaya menuntaskan pembebasan lahan untuk frontage road yang belum terselesaikan. 

Di Gedangan, ada 49 bidang yang harus dibebaskan pemerintah. Sebanyak 20 bidang sudah selesai tahap pembebasan lahan, dan bangunan di atasnya telah dibongkar beberapa waktu lalu.

"Saat ini ada sisa 29 bidang yang belum dibebaskan. Prosesnya sedang dilakukan survei verifikasi luasan lahan tadi," kata Plt Kepala Dinas PU BMSDA, Sigit Setyawan.

Dalam proses itu, disebutnya, Pemkab Sidoarjo sudah mulai melakukan verifikasi pengukuran luas lahan untuk menentukan nilai appraisal lahan tersebut.

Selanjutnya mulai dikaji untuk disesuaikan harga tanah guna penetapan appraisalnya.

"Hari ini jalan sampai Senin. Setelah itu baru penetapan appraisalnya. Berikutnya kami lakukan negosiasi musyawarah harga dengan warga pemilik Lahan," urainya.

Sigit mengaku optimistis bisa menuntaskan pembebasan lahan tersebut. Utamanya sesi Aloha sampai Gedangan yang saat ini masih di angka 4,1 persen.