Breaking News:

Berita Nganjuk

Pemkab Nganjuk dan DPRD Sepakati Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2021

Pemkab Nganjuk bersama DPRD menyepakati bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2021. Tidak banyak perubahan yang dibahas.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono dalam persetujuan bersama Raperda PAPBD 2021 menjadi Perda PAPBD 2021, Kamis (14/10/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - DPRD Nganjuk bersama Pemkab Nganjuk akhirnya bersepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Derah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2021.

Dengan demikian, Raperda PAPBD 2021 langsung diusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, kesepakatan dan persetujuan Raperda PAPBD tersebut setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemkab Nganjuk secara maraton. Di mana dalam pembahasan Raperda PAPBD tersebut tidak ada kendala karena sebelumnya sudah dibahas dalam usulan KUA PPAS PAPBD 2021.

"Intinya dalam pembahasan Raperda PAPBD tidak banyak perubahan yang dibahas selain karena memang anggaran tidak banyak," kata Tatit Heru Tjahjono, Kamis (14/10/2021).

Pada umumnya, dikatakan Tatit Heru Tjahjono, tidak banyak perubahan anggaran dalam APBD 2021. Ini dikarenakan banyak anggaran yang masih digunakan untuk penanganan Covid-19 (virus Corona) dan vaksinasi.

Sisa anggaran yang mencapai sekitar Rp 15 miliar akan digunakan semuanya untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Tentunya ini dikarenakan infrastruktur jalan dinilai cukup penting untuk memperlancar perekonomian masyarakat dan pembangunan," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Memang, diakui Tatit Heru Tjahjono, dengan sisa waktu hingga akhir tahun 2021 semakin pendek, DPRD bersama Pemkab Nganjuk berkomitmen untuk melakukan pembahasan anggaran dengan cepat dan tepat. Baik itu Perubahan APBD tahun 2021 hingga pengajuan APBD tahun 2022. Ini dikarenakan untuk pembahasan APBD tahun 2022 diharuskan selesai pada bulan November dan bulan Desember sudah harus disahkan.

Baca juga: Beri Kepastian Hukum, Kang Marhaen Serahkan 1.200 Sertifikat Tanah Program PTSL ke Warga Nganjuk

"Apabila dalam pembahasan APBD tahun 2022 tidak memenuhi target waktu yang telah ditetapkan maka bisa terkena semprit Gubernur Jawa Timur, dan itu yang tidak ingin terjari untuk Kabupaten Nganjuk," tandas Tatit Heru Tjahjono.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas disepakati dan disetujuinya Raperda PAPBD 2021 menjadi Perda PAPBD 2021 oleh DPRD Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian, pihaknya akan segera menjalankan keputusan dalam Perda PAPBD 2021.

"Yang jelas kami akan segera menjalankan Perda PAPBD tersebut mengingat sisa waktu tahun ini yang semakin pendek. Terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk," tutur Marhaen Djumadi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved