Aliansi Gerak Serahkan Raport Merah Kinerja Perumda Giri Tirta, Gus Yani: Kita Tunggu Audit BPKP

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Sugiyono

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Aliansi gerakan air untuk rakyat (Gerak) mendesak Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) segera merombak jajaran Direksi Perusahaan umum daerah air minum (Perumda) Giri Tirta, sebab dinilai tidak mampu megemban tugas.

Hal itu terlihat dari pengelolaan dana penyertaan modal senilai Rp 25 Miliar yang tidak maksimal, Minggu (7/11/2021). 

Ada 7 tuntutan dari Aliansi Gerak yang disampaikan ke Bupati Gus Yani, yaitu Tolak dan batalkan Perda tentang penyertaan modal untuk Perumda Giri Tirta l, karena melukai hati rakyat, sebab selama pelayanan air kurang maksimal. Seperti, pipa sering pecah, air keruh dan air tidak mengalir. 

Baca juga: Hujan Turun Saat Bagikan Bantuan Warga Gresik, Mensos Risma Langsung Minta Tagana Pasang Tenda: Lari

Selain itu, Aliansi Gerak juga menuntut usut tuntas indikasi penyalahgunaan penyertaan modal sebesar Rp 25 Miliar dari APBD tahun 2019. “Lakukan audit independen ditubuh Perumda Giri Tirta. Bukan hanya audit dari inspektorat,” kata Abdul Wahab, anggota Aliansi Gerak. 

Tuntutan lain yaitu turunkan tarif dasar air dan subsidi air untuk rakyat. Prioritaskan layanan air untuk rakyat, bukan hanya untuk industri serta golongan tertentu. Ganti seluruh jajaran Direksi di Perumda Giri Tirta sekarang juga, sebab terbukti gagal melayani kebutuhan air untuk rakyat.

“Kita juga meminta Bupati Gus Yani agar melibatkan penegak hukum untuk mengusut tuntas indikasi korupsi di Perumda Giri Tirta, seperti  yang telah dilakukan oleh KPK,” imbuhnya. 

Sementara Bupati Gresik Gus Yani mengatakan, kondisi Perumda Giri Tirta belum maksimal, sering kali pendistribusian air  macet, tagihan yang cukup besar dan kondisi air kurang layak. 

Menurut Gus Yani, buruknya layanan Perumda Giri Tirta ini disebabkan banyaknya jaringan pipa yang sangat tua. Sehingga tidak mampu menahan aliran air dari umbulan yang cukup tinggi serta banyaknya metering yang sudah tidak layak, maka menyebabkan tagihan tidak sesuai dengan realisasi penggunaan air oleh pelanggan. 

“Dengan adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, diharapkan masalah tersebut dapat teratasi dengan peremajaan jaringan pipa dan penggantian metering yang sudah tidak layak pakai,” kata Gus Yani dalam rilis Humas Pemkab Gresik. 

Lebih lanjut Gus Yani menambahkan, Penyertaan modal Rp 25 Miliar sudah diterima Perumda Giri Tirta pada tahun 2020 dan hasil audit dari inspektorat, Perumda Giri Tirta  hanya mengerjakan 1 titik dengan nilai Rp 3,4 Miliar. 

“Maka, kami dorong Perumda Giri Tirta harus bisa melaksanakan dana penyertaan modal tersebut sampai akhir tahun 2021 dan kita menunggu laporan pertanggungjawabannya,” imbuhnya. 

Untuk mengaudit keuangan Perumda Giri Tirta, Bupati Gus Yani telah meluncurkan surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Surat sudah kami luncurkan ke BPKP agar bisa dilakukan audit dari pihak eksternal. Setelah pemerintah melaksanakan audit internal melalui inspektorat. Terkait dugaan koprupsi, sudah ditangani aparat yang berwenang. Kita selalu suport,” katanya. 

Sementara, untuk merombak jajaran Direksi Perumda Giri Tirta, Bupati Gus Yani masih menunggu hasil audit eksternal dari BPKP, sebab dalam merubah jajaran direksi  BUMD dibutuhkan bukti yang kuat dan harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku. 

“Terkait tarif dasar PDAM, kita termasuk murah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain. Kita menerapkan subsidi silang, sehingga selisih antara biaya produksi air dan harga jual yang rendah bisa tertutupi,” katanya. (ugy/Sugiyono). 

Kumpulan berita Gresik terkini