Breaking News:

Berita Kota Madiun

Spesifikasi Lebih Rendah dari Kontrak, Ribuan Laptop untuk Siswa Ditolak Pemkot Madiun

Spesifikasi lebih rendah dari yang tercantum di kontrak, ribuan laptop untuk program laptop gratis siswa ditolak Pemkot Madiun.

TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra
Pemkot Madiun menolak 4.880 laptop dari rekanan yang telah datang di Kota Madiun, karena tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak, Selasa (4/1/2022). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemkot Madiun menolak 4.880 laptop dari rekanan yang telah datang di Kota Madiun, karena tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

Wali Kota Madiun, Maidi menyayangkan hal tersebut, lantaran 4.880 laptop itu merupakan pengadaan untuk program laptop gratis Kota Madiun jilid II.

"Seharusnya bisa didistribusikan bulan ini kepada siswa SDN kelas 5 dan siswa SMPN kelas 8 tahun ajaran 2021/2022, terpaksa kita hentikan karena laptopnya tidak sesuai spesifikasi," kata Maidi, Selasa (4/1/2022).

Maidi menjelaskan, jika sesuai kontrak melalui e-katalog, seharusnya laptop tersebut bermerek Axioo Pro G5 i3-6157U, RAM 8GB DDR4, HDD 1 TB, layer 14 inch, window 10, garansi 3/3/3 onsite.

"Yang datang tidak sesuai spesifikasi. Harusnya DDR4 tapi yang dikirim ini DDR3. Artinya spek tersebut lebih rendah," jelas Maidi.

Mantan Sekda Kota Madiun ini memaparkan, anggaran pembelian bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 senilai Rp 35 miliar 721 juta 600 ribu 

"Setelah dicek oleh tim pemeriksa dari Politeknik Negeri Madiun (PNM) ternyata tidak sesuai pesanan, jadi kita tolak, tidak kita bayar," lanjutnya.

Baca juga: Gubernur Khofifah Mulai Siapkan Sekolah yang Bisa Gelar PTM 100 Persen, Dengan Syarat Penuhi Hal Ini

Walaupun tidak rugi secara materiil, Pemkot Madiun rugi imateriil berupa waktu dan program yang tertunda.

Laptop tersebut dinilai penting untuk pembelajaran siswa, apalagi dalam masa pandemi Covid-19 (virus Corona) yang banyak menggunakan pembelajaran daring.

"Kami akan menempuh jalur hukum, namun prosesnya akan kami konsultasikan dahulu dengan tim hukum dari kejaksaan dan kepolisian," jelas Maidi

"Yang jelas, selanjutnya kita akan membentuk tim penuntut perdata untuk memperkuat Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Kita sudah dirugikan karena proses pembagian laptop ke siswa serta program unggulan tertunda," tegasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved