Sidak Harga di Pasar Jatim, Puan Maharani Minta Masalah Minyak Goreng Bisa Diatasi Sebelum Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPR RI, Puan Maharani, masih menemukan sejumlah persoalan minyak goreng yang membuat harganya melambung. 

Bukan hanya di Jawa Timur, permasalahan minyak goreng nyatanya masih menjadi isu nasional.

"Saya sempat menanyakan harga minyak ke sejumlah pasar di Surabaya dan Gresik," kata Puan Maharani saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (2/3/2022). 

"Di Surabaya dan Gresik tidak terlalu langka, karena banyak operasi pasar dari pemerintah. Namun, di beberapa daerah masih langka," katanya. 

Untuk memastikan stok minyak, Puan Maharani langsung mendatangi perusahaan produsen minyak goreng di Gresik, Rabu (2/3/2022). Di sana dia menemukan perusahaan selama ini tidak mengurangi produksinya.

Pihaknya pun meminta masalah kelangkaan minyak goreng ini bisa diselesaikan.

“Sekarang pertanyaannya adalah, jika produksi pabrik minyak goreng normal, kok bisa minyak goreng tersebut langka di pasaran," katanya. 

Terutama, dalam distribusi barang.

"Artinya kenapa di lapangan distribusi dan distributor ada kelangkaan minyak goreng. Ini kenapa? Harus ditelusuri. Minyak gorengnya ada, kenapa kok konsumen justru sulit mendapatkannya? Sehingga, saya minta pemerintah untuk mengantisipasi ini, namun tidak secara ad hoc (sementara),” katanya. 

Sebagai Ketua DPR RI, ia memiliki fungsi pengawasan kepada eksekutif. Oleh karenanya, Ketua DPP PDI Perjuangan ini akan mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. 

Pihaknya pun sangsi dengan alasan pemerintah yang menyebut langkanya minyak karena konsumen membeli dalam jumlah besar.

"Katanya ada panic buying, apakah betul karena itu? Sebab hanya saat-saat tertentu saja ada panic buying,” katanya.

Agar dalam waktu cepat ini bisa teratasi, Puan minta pemerintah daerah menggelar operasi pasar. Harapannya, masyarakat bisa memperoleh minyak goreng dengan harga normal. 

“Saya minta antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk menggelar operasi pasar. Antara pemda dan pemerintah pusat harus sinergi untuk mengatasi masalah minyak goreng ini,” tandasnya. 

Apalagi saat ini jelang bulan Ramadan.

"Ini masih ada waktu sebulan menjelang Ramadan, permasalahan yang menyangkut permasalahan ini bisa diatasi," katanya.