Berita Surabaya

APDESI Pimpinan Arifin Abdul Majid Temui La Nyalla Mattalitti, Tegas Tolak Wacana Presiden 3 Periode

APDESI pimpinan Arifin Abdul Majid menemui Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, tegas menolak wacana presiden tiga periode.

Istimewa/TribunJatim.com
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, bertemu Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Minggu (3/4/2022) malam. Dalam kesempatan tersebut, APDESI yang dipimpin Arifin Abdul Majid ini tegas menolak wacana perpanjangan periode presiden.  

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, bertemu Pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Minggu (3/4/2022) malam. Dalam kesempatan tersebut, APDESI yang dipimpin Arifin Abdul Majid ini tegas menolak wacana perpanjangan periode presiden

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode presiden, bahkan disebut sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

"Soal 3 periode ini kan regulasinya tidak ada," kata Arifin dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jatim Network, Senin (4/4/2022). 

"Oleh karenanya, kalau kami ikut-ikutan dukung, artinya kami juga melanggar konstitusi. Yang kemarin, kami anggap sebagai pembohongan dan pembodohan," kata dia. 

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga mengklarifikasi soal organisasi APDESI yang mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjabat di periode ketiga. Deklarasi ini disampaikan melalui Silaturahmi Nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) lalu.

Ia menegaskan, APDESI yang sah berada di bawah kepemimpinannya. Ini dibuktikan dengan kepastian berbadan hukum atau sudah tercatat di Kemenkumham sejak tahun 2016. 

Pihaknya telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021 tentang Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia dengan Ketua Umum Arifin Abdul Majid dan Sekretaris Jenderal Muksalmina.

"APDESI yang selenggarakan Silatnas kemarin dengan Ketua Umum Surta Wijaya, nama ormasnya DPP APDESI. Tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kemenkumham," tegasnya. 

"Setahu saya, mereka hanya memegang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) di Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. SKT itu juga baru terbit sehari sebelum acara Silatnas di Istora itu. Ini kan janggal," lanjutnya.

Arifin juga sangat menyesalkan organisasi ini dipakai untuk kepentingan politik. Menggiring opini seolah-olah seluruh kepala desa mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. 

Padahal hal itu bertentangan dengan undang-undang.

"Di dalam AD/ART APDESI ditegaskan bahwa APDESI tidak berpolitik. Di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga jelas diatur bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang berpolitik," kata Arifin.

Sekjen APDESI, Muksalmina menilai, ada upaya memanipulasi akronim nama APDESI untuk mobilisasi kepala desa.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved