DPR Sahkan RUU P3 untuk Pedoman UU Ciptaker, Puan Katakan Hal Ini

RUU P3 yang akan disahkan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Penulis: IJS | Editor: APS
DOK. Humas DPR RI
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani. 

TRIBUNJATIM.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) hari ini akan menggelar rapat paripurna. Salah satu agenda dalam rapat adalah Pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).

Pada agenda pertama Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (24/5/2022), DPR RI akan mendengarkan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 dari BPK RI.

“Kemudian akan ada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 P3,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam siaran pers, Selasa.

RUU P3 yang akan disahkan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Puan menjelaskan, perumusan revisi UU P3 dilakukan mengingat UU Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur tentang metode omnibus law.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengamanatkan UU Cipta Kerja mendapatkan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan pada November 2021.

“Kami (DPR) melaksanakan putusan MK,” jelas mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.

Usai pengambilan keputusan pengesahan RUU P3,  rapat paripurna akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023.

Puan mengatakan, pandangan dari fraksi-fraksi di DPR akan ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional.

Untuk itu, dia berpesan kepada seluruh fraksi DPR agar menyampaikan pandangannya secara cermat.

“DPR akan memberikan perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran (TA) 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved