Jawa Tengah Raih Opini WTP ke-11, Ganjar Pranowo: Ini Tak Lepas dari Peran Seluruh Stakeholder

Jawa Tengah berhasil raih Opini WTP ke-11, Gubernur Ganjar Pranowo: Ini tidak lepas dari peran seluruh stakeholder.

Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Rabu (25/5/2022). Ini merupakan Opini WTP ke-11 yang diterima Jawa Tengah. 

TRIBUNJATIM.COM, SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atas Laporan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Ini merupakan Opini WTP ke-11 yang diterima Jawa Tengah dalam kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Opini WTP ke-11 itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Jateng, Ayub Amali dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5/2022).

Ayub menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis, yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.

“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub saat memberikan sambutan.

Ayub mengucapkan selamat atas pencapaian tersebut. Diharapkan, ke depan laporan keuangan dan kinerja semakin lebih baik lagi.

“Kami berharap hasil laporan itu semakin memberikan semangat agar pemprov semakin akuntabel dalam pelaksanaan laporan keuangannya,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.

“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja, tidak, ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” kata Ganjar.

Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.

“Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK, kata Ganjar, menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.

“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah, karena kontrol tahap per tahap, waktu per waktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” kata Ganjar.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved