Berita Jatim
Ketua PWNU Jatim Komentari soal Khilafatul Muslimin: Yang Sah yang Mana?
Ketua PWNU Jatim Marzuki Mustamar mempertanyakan soal eksistensi Khilafatul Muslimin. Termasuk soal sistem yang akan mereaka anut nanti
Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Januar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra
TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Munculnya gerakan Khilafatul Muslimin di beberapa daerah di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di sejumlah kalangan masyarakat.
Tak terkecuali Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) yang mempertanyakan konsep gerakan yang sedang dijalankan khilafatul muslimin.
Menurut Ketua PWNU Jatim, Marzuki Mustamar bentuk negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang sudah pas dan tida bisa ditawar lagi.
"Saya tanya, kalau khilafah itu berdiri mereka mengakomodir non muslim apa tidak, kalau mereka menjawab tidak mengakomodir non muslim maka akan perang saudara," kata KH Marzuki Mustamar, Minggu (16/7/2022).
"Tapi kalau mereka menjawab mengakomodir (non muslim) lalu apa bedanya dengan NKRI, kenapa harus ganti mereka," lanjutnya.
Baca juga: Petinggi Khilafatul Muslimin Diduga Ditangkap di Mojokerto, Jabatannya Menteri Pendidikan
Pengasuh Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Kota Malang tersebut juga mengatakan saat ini aliran atau mahdzab di Indonesia sangat beragam, mulai dari NU, Muhammadiyah, dan aliran lainnya.
"Kalau itu (khilafah) terjadi bagaimana dengan yang non mereka, dihabisi atau bagaimana? Kalau sampai yang lain dihabisi itu misi musuh islam, menghancurkan islam. Tapi kalau merangkul semuanya, apa bedanya dengan NKRI," jelas KH Marzuki.
Selanjutnya, ia juga mengatakan saat ini aliran yang mengklaim punya amir khalifah di Indonesia ada banyak. Mulai dari HTI, ISIS, hingga Ikhwanul Muslimin.
"Kalau masing-masing mengaku amir Islam sah, padahal jumlah nya 4 atau 5, lalu yang sah yang mana? Kategorinya seperti apa? Kalau ngotot sah semua apa harus gontok-gontokan, sikut-sikutan," ucap KH Marzuki.
Jika hal tersebut terjadi yang ditakutkan justru akan terjadi perpecahan dan bisa berakhir ke perang saudara sesama muslim.
Lebih lanjut, pria kelahiran Blitar, 66 tahun silam tersebut meminta kepada TNI-POLRI, kejaksaan dan aparat lain yang mempunyai intelijen untuk melakukan kewaspadaan dini.
KH Marzuki menyarankan agar siapapun yang mempunyai gerakan yang berpotensi merusak kesatuan bangsa dan NKRI harus segera ditutup.
"Jangan bilang karena belum melakukan apa-apa tidak bisa ditutup. Kalau maling ditindak setelah nyolong masih oke karena korbannya sedikit, tapi kalau teroris baru ditindak setelah berbuat ya (masyarakat) terlanjur mati, negara ambruk kok baru ditindak," pungkasnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
