Berita Sidoarjo

Banyak Kepala Desa Tersandung Perkara Pidana, Kejari Sidoarjo Beri Warning Kades yang Baru Dilantik

Banyak kepala desa yang tersandung perkara pidana dan dilaporkan ke kejaksaan, Kejari Sidoarjo memberi warning (peringatan) kades yang baru dilantik.

Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/M Taufik
Penyuluhan hukum kepada para kepala desa baru di Sidoarjo yang digelar Kejari Sidoarjo, Kamis (18/8/2022). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo mengumpulkan para kepala desa (kades) yang baru saja dilantik setelah Pilkades Serentak beberapa waktu lalu. 

Kejari Sidoarjo menggelar peyuluhan hukum, karena selama ini banyak kepala desa di Sidoarjo yang tersandung perkara pidana. Banyak juga yang dilaporkan ke kejaksaan karena pengelolaan anggaran di desanya. 

“Lebih ke arah pencegahan. Kan selama ini banyak kades dilaporkan, banyak juga yang tersandung persoalan hukum,” kata Kajari Sidoarjo, Akhmad Muhdhor usai acara Penyuluhan Hukum kepada Kades di Kejari Sidoarjo, Kamis (18/8/2022). 

Menurutnya, materi penyuluhan menyesuaikan dengan kades-kades yang baru menjabat. Utamanya terkait penggunaan anggaran di desa.

“Kita buka wawasan mereka terkait pengelolaan anggaran desa. Bagaimana perencanaan, efektivitas, pelaksanaan, kesesuaikan fisik, hingga monitoring,” lanjut Akhmad Muhdhor

Para kades diwanti-wanti agar jangan sampai perencanaan tidak sesuai dengan hasil. Apalagi ada pengurangan anggaran dan permainan pengelolaan. 

“Manajemen pengelolaan keuangan harus benar-benar diperhatikan. Monitoring harus terbuka. Masyarakat harus bisa ikut mengawasi program-program yang ada di desa,” imbuh Akhmad Muhdhor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo, Mulyawan yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, para kades yang ikut acara ini baru sekitar separuh dari total 84 kades baru di Sidoarjo

“Penyuluhan hukum ini sangat penting. Karena memang banyak persoalan di desa, seperti masalah aset, pengelolaan keuangan, dan sebagainya,” kata Mulyawan

Untuk melengkapi kemampuan para kades baru, PMD juga akan menggelar bimtek. Tujuannya sama, pembekalan agar para kades bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sebagaimana aturan yang ada.

Sementara itu, Ketua FKKD (Forum Komunikasi Kepala Desa) Sidoarjo, Budiono, mengatakan, banyak persoalan di desa yang harus dipahami oleh para kades baru.

“Makanya kami terus mengajak para kades untuk update dan upgrade. Tentang aturan perundang-undangan, Pergub, Perbup, dan sebagainya, agar bisa tepat dalam mengambil kebijakan di desa,” kata Budiono.

Pihaknya juga mengajak para kades untuk selalu bersinergi dengan perangkatnya. Dengan sekdes, bendahara, bagian perencanaan dan sebagainya. 

“Jangan sampai kades hanya tanda tangan. Harus dipahami betul setiap program dan semua dokumen yang ditandatangani,” pesannya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Sidoarjo

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved