Soal Wacana Penghapusan Jalur Mandiri, Rektor Universitas Brawijaya Malang Tak Setuju: Pembangunan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sylvianita Widyawati

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Setelah penangkapan Rektor Universitas Lampung (Unila) karena kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru, mencuat wacana agar seleksi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN) dihapuskan. Sebab itu menjadi celah untuk melakukan korupsi.

Menanggapi wacana tersebut, Rektor Universitas Brawijaya Malang (UB Malang), Widodo mengaku tidak setuju.

"Jadi jalur mandiri sudah lama ada. Dan sebaiknya tetap dipertahankan, karena seleksinya kan based on academic (berdasarkan akademik). Terus kemudian di jalur mandiri diizinkan ada uang pembangunan. Ini salah satu jadi tetap penting dalam proses subsidi pembangunan dan menutup kekurangan biaya pembangunan yang ada di universitas," papar Widodo pada wartawan saat di Filkom UB Malang, Senin (29/8/2022).

Maka menurutnya, jalur mandiri masih diperlukan.

"Kalau ditutup, pemerintah harus menyiapkan pengganti uang untuk biaya proses pendidikan di perguruan tinggi. Saya kira itu," ujarnya.

Dia mengatakan, jika jalur mandiri dihapus, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu biaya uang kuliah dari UKT sangat minim. Sehingga sulit mengcover semua pengembangan universitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi dunia.

"Nah, kita gak mungkin bersaing dengan fasilitas yang diberikan. Ini hal krusial. Dengan mandiri ini, universitas diberi jalan untuk mengoleksi dana dari masyarakat, untuk proses pengembangan universitas," kata mantan Dekan FMIPA ini.

Dia menambahkan, diperlukan kecukupan dana untuk pengembangan, agar kualitas kampus naik. 

"Harapannya nanti bisa berkualitas internasional. Selain itu, seleksi nasional sekarang (SNMPTN dan SBMPTN) untuk sebagian kepentingan mencari bakat-bakat khusus belum terakomodasi. Padahal ini juga satu hal penting," ujar dia.

"Seperti merekrut juara seni, karya ilmiah dan lain-lain tidak terakomodir dalam proses seleksi nasional yang ada," lanjutnya.

Sehingga, kampus mencarinya lewat seleksi mandiri agar bisa mendapatkan mahasiswa yang memiliki prestasi lewat bakat dan minat.

Karena UB Malang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), maka seleksi jalur mandirinya mencapai 50 persen dari kuota mahasiswa baru. Ia memastikan seleksi mandiri di UB Malang berdasarkan skor dan regulasi. 

"Kami sebagai perguruan tinggi juga mendapatkan advice dari KPK dan kami laksanakan sesuai petunjuk," jawab dia.

Untuk meloloskan calon mahasiswa, ia memastikan tidak ada main mata.