Tanggapi Isu Kenaikan Harga BBM, Gubernur Khofifah Gelar Rakor Pengamanan BBM dan LPG di Jatim

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Di tengah ramainya isu kenaikan BBM, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar rakor pengamanan stok BBM dan LPG 3 Kilogram bersama Forkopimda Jatim dan Pertamina.

Rakor yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Kamis (1/9/2022) sore, tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa stok BBM maupun LPG di Jatim aman sehingga masyarakat tidak perlu merasa cemas ataupun melakukan rush buying (pembelian secara berlebihan).

Di kesempatan ini, selain BBM untuk transportasi dan LPG, Khofifah menekankan bahwa yang juga harus dipastikan aman stoknya adalah BBM untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) dan juga kapal untuk nelayan. Ia mewanti jangan sampai kenaikan BBM berdampak pada produksi pertanian maupun perikanan. 

“Saya kemarin sampai jam satu dini hari melakukan rakor untuk merumuskan langkah antisipasi secara komprehensif. Alhamr Pertamina memastikan bahwa stok aman. Ibu-ibu juga tenang bahwa LPG 3kg stoknya aman distribusinya juga aman,” tegas Khofifah, saat wawancara usai rakor.

Ditegaskannya, stok yang harus dipastikan aman bukan hanya pertlite, LPG, tapi juga adalah solar yang digunakan untuk nelayan. Serta untuk alat dan mesin pertanian. 

Baca juga: Heboh Isu Kenaikan BBM, Warga Surabaya Rela Antre Sejak Pukul 8 Malam, Isi Full Tank Motor dan Mobil

“BBM untuk alsintan jangan sampai tidak ada. Juga BBM untuk nelayan. Karena kita sedang berada pada posisi mengantisipasi krisis pangan dunia sehingga ini harus jadi bagian kewaspadaan kita bersama. Meski produksi padi kita tertinggi selama dua tahun berturut-turut, hal ini harus tetap kita jaga,” tegasnya.

Ia meminta kepala daerah di Jatim untuk turut mengawal agar petani dan nelayan tidak sampai kekurangan atau mengalami kelangkaan sehingga tidak bisa bekerja. 

Sebab jika sampai itu terjadi bisa menyebabkan dampak yang berkesinambungan baik untuk produksi sektor perikanan, pertanian hingga berpengaruh ke nilai tukar nelayan dan petani. 

“Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan harus terjaga. Karena jika tidak akan ada potensi kerentanan kemiskinan,” tegasnya.

Saat ini, ditegaskan Khofifah bahwa bantalan sosial dari pemerintah pusat juga sudah mulai cair. Seperti BLT pengalihan subsidi BBM.

Dimana ada sebanyak 1,7 juta keluarga di Jatim yang mendapatkan BLT ini. Diharapkan bantalan sosial itu bisa menjadi penguat bahi ekonomi masyarakat.

“Semua bantalan sosial hari ini sudah mulai cair. Nah saya juga titip masalah Transportasi, yang merupakan bagian yang harus diwaspadai dan diantisipasi secara komprehensif. Karena transportasi ini menjadi faltor pendorong yang cukup kuat terjadinya inflasi,” tegasnya.

Inflasi menurut Khofifah harus bersama-sama dijaga oleh seluruh kepala daerah di Jatim agar komitmen menurunkan inflasi bisa terwujud.

Hadir dalam rakor ini Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, jajaran Kodam V Brawijaya dan juga para Kepala Daerah yang mengikuti rakor melalui zoom, dan juga Executive General Manager Pertamina Patra Niaga JatimBaliNus Deny Djukardi.