Dampak Harga BBM Naik
PKS Jatim Desak Presiden Joko Widodo Batalkan Kenaikan Harga BBM: Masyarakat Menjerit
PKS Jatim mendesak Presiden Joko Widodo agar membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM: Masyarakat menjerit terpukul ekonominya.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur (DPW PKS Jatim) meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM, yang diterapkan mulai Minggu (4/9/2022) lalu.
PKS menegaskan semestinya pemerintah mendengar desakan dan keluhan masyarakat.
Dalam pernyataan sikap resminya, Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang ditetapkan beberapa waktu lalu tersebut.
Penolakan itu dilakukan seluruh tingkat kepengurusan di PKS.
"Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Irwan Setiawan di Kantor DPW PKS Jatim di kawasan Gayungsari Kota Surabaya, Selasa (6/9/2022).
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memberatkan masyarakat yang baru akan bangkit pasca dihantam pandemi Covid-19.
Kenaikan harga BBM disebut akan menyebabkan efek domino di masyarakat.
Di antaranya, akan menurunkan daya beli, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
"Elemen masyarakat akan menjerit terpukul ekonominya," lanjut Irwan Setiawan.
Di sisi lain, Jawa Timur merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.
"Kenaikan solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," jelasnya.
Belum lagi, tambah Irwan Setiawan, jatah solar subsidi untuk nelayan 500 ribuan kilo liter tidak sepenuhnya bisa diakses nelayan kecil. Padahal, menurutnya banyak dari desa-desa nelayan di pesisir masuk ke dalam desa miskin ekstrem.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi, terutama di sektor pangan," kata pria yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur selama dua periode itu.
Atas sikap ini, Irwan Setiawan menegaskan jika seluruh anggota legislatif DPRD Jawa Timur dari PKS hingga tingkat kabupaten/kota serta seluruh struktur PKS dari wilayah hingga ke ranting akan terus menyuarakan sikap tersebut.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Kumpulan berita seputar Jawa Timur
