Berita Jatim

P-APBD Jatim 2022 Digedok, Dewan Berharap Atasi Dampak Sosial Ekonomi Pasca Kenaikan Harga BBM

P-APBD Jatim 2022 digedok, dewan berharap bisa mengatasi dampak sosial ekonomi pasca kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak).

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal
Suasana rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang berlangsung pada Kamis (15/9/2022) sore. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembahasan Perubahan APBD Jatim 2022 telah disetujui DPRD dan Pemprov Jawa Timur dalam rapat paripurna, Kamis (15/9/2022) sore.

Sejumlah harapan dari legislatif mengiringi pengesahan P-APBD Jatim 2022, di antaranya terkait bantalan sosial pasca kenaikan harga BBM

Sebelum dilakukan persetujuan bersama, seluruh fraksi terlebih dahulu menyampaikan pendapat akhir.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno berharap bantalan sosial dapat segera dilakukan. 

Hal ini diharapkan setelah adanya kebijakan penarikan subsidi BBM.

"Bantalan sosial yang sudah dibahas di Badan Anggaran, sekitar Rp 66 miliar saya kira itu perlu segera dilaksanakan," kata Sri Untari pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, dan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Lebih lanjut, Sri Untari berharap hal tersebut dilakukan agar mengantisipasi dampak serta mencegah kemiskinan.

"Mohon itu diutamakan kepada mereka yang ultra mikro. Kami betul-betul titipkan karena pak presiden memberi pesan itu," ungkapnya. 

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jatim, Aisyah Lilia Agustina mengatakan, pihaknya berharap agar pengesahan P-APBD Jatim 2022 menjadi instrumen fiskal pemprov dalam mengatasi dampak sosial ekonomi pasca kenaikan harga BBM

"Yakni, dengan cara menguatkan jaring pengaman sosial," kata Aisyah saat membacakan pendapat akhir fraksinya. 

Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri jajaran pimpinan dewan dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim itu didapati rincian hasil pembahasan P-APBD Jatim 2022. Yakni, hasil pembahasan bersama antara Pemprov dan DPR Jatim. 

Di antaranya, dari sisi pendapatan daerah yang semula sekitar Rp 27,642 triliun berubah menjadi Rp 29,344 triliun lebih. Kemudian dari belanja daerah yang semula Rp 29,454 triliun berubah menjadi Rp 33,470 triliun lebih. 

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan, dalam substansi anggaran, baik proyeksi pendapatan, belanja hingga pembiayaan telah disusun berdasarkan ketentuan regulasi.

Nantinya, sebelum ditetapkan menjadi Perda P-APBD 2022, rancangan peraturan daerah yang disetujui tersebut akan dievaluasi oleh Kemendagri. 

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran pimpinan dan anggota dewan, yang telah bersama-sama melakukan kerja sama luar biasa pada proses pembahasan sampai dengan proses pengambilan keputusan," ucap Khofifah. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Kumpulan berita seputar Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved