Berita Nganjuk

Suprijo: Tambahan Syarat Urus Jual Beli Tanah Tak Buat Sulit Masyarakat

Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor ATR/BPN Nganjuk Suprijo: Tambahan syarat BPJS Kesehatan untuk urus jual beli tanah tak sulitkan masyarakat.

Editor: Dwi Prastika
Istimewa/TribunJatim.com
Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk, Suprijo mengatakan, tambahan syarat BPJS Kesehatan untuk urus jual beli tanah tak sulitkan masyarakat, Kamis (22/9/2022). 

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Lahirnya kebijakan yang mensyaratkan kepesertaan BPJS Kesehatan aktif pada pengurusan peralihan hak jual beli tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) disambut baik oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk, Suprijo.

Menurutnya, adanya kebijakan ini tidak menyulitkan dalam pelaksanaannya.

“Kesulitan sih tidak, artinya kalau itu memang instruksi dari presiden, kemudian oleh Kementerian ATR/BPN diperintahkan untuk membantu pelaksanaan dari pada program itu, ya kita melaksanakan saja sesuai dengan instruksi dari presiden. Kami sangat mendukung sekali terhadap program tersebut untuk dilaksanakan,” ujarnya, Kamis (22/9/2022).

Suprijo menilai, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) penting untuk dimiliki masyarakat. Ketika suatu saat masyarakat sakit, bisa dijamin oleh pemerintah melalui program ini. Ia mengaku sudah merasakan manfaatnya.

“Program JKN-KIS itu penting. Artinya, dengan jaminan tersebut diharapkan ketika masyarakat itu mungkin mengalami sakit bisa dijamin langsung oleh BPJS Kesehatan. Kebetulan kalau di Kantor ATR/BPN Nganjuk ini teman-teman sudah 100 persen mengikuti Program JKN-KIS. Ketika mereka sakit, termasuk saya sendiri, juga sudah menikmati betul Program JKN-KIS, ketika sakit bisa dijamin BPJS kesehatan,” terangnya.

Pria asal Probolinggo, Jawa Timur, ini berharap nantinya kebijakan bisa berkembang, tidak hanya dalam pengurusan jual beli tanah. Dan nantinya secara sistem bisa terintegrasi antara Program JKN-KIS dengan sistem di Kantor ATR/BPN Kabupaten Nganjuk. Sehingga melalui kebijakan ini diharapkan bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Program JKN-KIS bisa mendaftarkan dirinya dalam Program JKN-KIS.

“Tidak hanya dalam permohonan jual beli, mungkin di permohonan selain jual beli misalnya hibah atau mungkin pembagian hak bersama itu bisa diberlakukan, sehingga paling tidak Kementerian kami melalui Kantor ATR/BPN Nganjuk, masyarakat Nganjuk yang belum memiliki JKN-KIS ini bisa memiliki. Kemudian yang berkaitan dengan kebijakan ini bisa terintegrasi antara Program JKN-KIS dengan sistem komputerisasi di Kantor ATR/BPN Nganjuk,” pungkasnya.

Suprijo mengapresiasi pihak BPJS Kesehatan yang telah membantu pelaksanaan kebijakan ini. Ia pun berharap agar pelaksanaan kebijakan dan kolaborasi pihaknya dengan BPJS Kesehatan dapat berjalan baik.

“Kami juga berharap kebijakan ini terus berlanjut, artinya tidak hanya sesaat, sehingga kami berharap masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Nganjuk yang belum memiliki JKN-KIS bisa ikut dalam Program JKN,” ucapnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved