Berita Jatim
Tanggapi Soal Wacana Pilkada Tidak Langsung, PKB Jatim Ungkap Sisi Positif dan Negatif
Menanggapi soal wacana Pilkada tidak langsung, PKB Jatim ungkap sisi positif dan negatif: Masuk akal. Tapi, tentu perlu dipertimbangkan.
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Munculnya wacana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tidak langsung mendapat respons Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur (DPW PKB Jatim).
Wacana ini muncul lantaran pimpinan MPR menyebut perlunya kajian ulang terhadap sistem demokrasi, sebab dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan korupsi utamanya melibatkan kepala daerah.
Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi menjelaskan, wacana itu memang diperlukan kajian mendalam dan komprehensif. Di samping perlu terobosan yang efektif untuk menjamin efektifnya pelaksanaan.
"Wacana itu memang masuk akal. Tapi, tentu perlu dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya seperti apa," kata Fauzan Fuadi saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).
Menurutnya, wacana ini memang plus minus. Tak dipungkiri secara realita lapangan biaya pemenangan calon dalam Pilkada langsung memang menuntut biaya tinggi. Sementara hak dari seorang kepala daerah terpilih dinilai tidak terlalu besar. Kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama.
Namun di sisi lain, Fauzan Fuadi menyebut, munculnya wacana ini bisa saja dianggap banyak kalangan sebagai kemunduran demokrasi. Sehingga, pada posisi ini kajian serta pertimbangan matang penting dilakukan secara mendalam.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu mengungkapkan pentingnya terobosan hukum yang tidak melenceng dari tujuan utama. Yakni, menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam demokrasi.
Jangan sampai mekanisme baru yang akan dipilih nantinya justru membuka peluang suburnya praktik haram. Fauzan meminta hal tersebut menjadi bagian dari kajian.
"Pada prinsipnya PKB Jatim siap apapun. Tapi, masing-masing tentu tetap harus ada terobosan hukum yang tidak melenceng dari tujuan utama. Karena tujuan utamanya adalah menghindari praktik KKN," terangnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
Kumpulan berita seputar Jatim