BERITA TERPOPULER JATIM: Aksi Vandalisme di Taman 0 KM Tulungagung - Wacana Pilkada Tidak Langsung

Dari ribuan nelayan yang ada di Sidoarjo, hanya 178 orang nelayan yang dapat bantuan sosial (bansos) dampak inflasi terkait kenaikan harga BBM.

Jumlah tersebut dirasa sangat kecil.

Data di Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut, jumlah nelayan di Sidoarjo ada 1.008 nelayan tangkap, 3.572 nelayan budi daya, dan sekitar 50 orang petani garam.

Baca juga: Warga Blitar Antusias Ikuti Serbuan Vaksinasi Maritim, Tersedia 1000 Dosin Vaksin

Baca juga: Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan Sebut Progres Bandara Kediri Capai 51 Persen

“Dari jumlah ribuan orang nelayan itu, kenapa yang mendapat bantuan hanya 178 orang. Padahal mayoritas nelayan itu kan jelas terdampak atas kenaikan harga BBM,” kata Ketua Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama (BKNU) Sidoarjo, Badrus Zaman, Selasa (11/10/2022).

Memang dana Rp 4,6 yang dikucurkan Pemkab Sidoarjo untuk bansos ini bukan hanya kepada nelayan. Bansos juga dicairkan untuk driver ojek online, sopir angkot, pengemudi angkutan pedesaan, dan sebagainya.

“Tapi yang kami pertanyakan terkait jumlah nelayan penerima bantuan itu. Kenapa hanya 178 orang, dari ribuan nelayan Sidoarjo yang terdampak. Apa dasar dan pertimbangannya,” tanya Sudrab, panggilan Badrus Zaman.

Baca Selengkapnya

3. Anggota Komisi A DPRD Jatim Setuju Wacana Pilkada Tidak Langsung: Perlu Dievaluasi

Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menilai wacana Pilkada tidak langsung untuk menekan ongkos politik, sebagai usulan yang masuk akal.

Sebab, pelaksanaan pilkada langsung tak hanya besar dari biaya pemenangan melainkan juga besar dari sisi penyelenggaraan.

"Makanya saya setuju untuk dievaluasi," kata Freddy kepada TribunJatim.com, Rabu (12/10/2022).

Baca juga: Partai Nasdem Umumkan Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Kader di Tuban Yakin Sosoknya Bisa Diterima

Baca juga: Ada Sinyal Kuat untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024, Partai NasDem Sebut 10 November Ada Pengumuman

Dalam pandangan Freddy, pelaksanaan Pilkada secara langsung memang butuh dicermati ulang. Bukan hanya perkara besarnya beban pembiayaan, termasuk juga efek di masyarakat sendiri. Sehingga, dirinya mendukung jika pelaksanaan pilkada dilakukan evaluasi.

Menurutnya, evaluasi pelaksanaan Pilkada langsung juga pernah dia utarakan. Tepatnya saat menjadi Ketua Komisi A DPRD Jatim beberapa tahun lalu. Bahkan, Komisi yang membidangi pemerintahan tersebut saat itu pernah menyampaikan sejumlah rekomendasi.

Dari hasil sejumlah pembahasan, diantara opsinya memang pertimbangan untuk dilakukannya pilkada tidak langsung atau melalui DPRD. Politisi senior Partai Golkar itu menyatakan sudah tepat jika wacana pilkada tidak langsung bergulir dengan alasan menekan political high cost.

Baca Selengkapnya

---

Ikuti berita viral terpopuler dan berita Jatim terkini lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com