Berita Jatim
APBN Perlu Dijaga Lewat Patuh Pajak, Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jatim Selenggarakan Seminar Pajak
Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan seminar Pajak bertajuk “Optimalisasi Kinerja Penerimaan Pajak Jawa Timur
Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan seminar Pajak bertajuk “Optimalisasi Kinerja Penerimaan Pajak Jawa Timur Melalui Kepatuhan Wajib Pajak. Jumat (21/10/22).
Talkshow yang merupakan kolaborasi dan sinergi dari Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur tersebut diselenggarakan secara Hybrid di Aula Kanwil DJP Jawa Timur I dan melalui Zoom Meeting.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Prof. Mardiasmo selaku Ketua Komite Pengawas Perpajakan dan Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Indah Kurnia serta John Hutagaol selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur sekaligus Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I.
Dalam sambutannya, John mengatakan, kondisi global masih menghadapi tantangan berat seperti potensi resesi, isu geopolitik, risiko stagflasi, pengetatan moneter (teragresif sejak 1980), dan volatilitas komoditas global. Di lain sisi, optimisime pemulihan ekonomi domestik berlanjut didorong konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor.
Namun, tren peningkatan risiko global dan peningkatan inflasi (domestik) yang berasal dari kenaikan harga energi dan pangan global perlu terus diwaspadai.
Di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal.
Kinerja APBN bulan Agustus terjaga, ditopang kinerja pendapatan yang baik dan belanja yang tumbuh positif. Ketangguhan APBN berperan utama menopang konsolidasi fiskal 2023.
"Kinerja pendapatan yang baik terutama dari sisi pajak, di samping kepabeanan dan cukai maupun PNB, harus menjadi instrumen yang terus dijaga kesehatannya," ujar John. Jumat (21/10/22).
Sejalan dengan hal itu, kepercayaan wajib pajak pun terhadap Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terus dibangun dan dipelihara.
Namun demikian, lanjutnya, upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak senantiasa tidak mudah karena masih ada shadow economy, kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hingga kurang terpenuhinya hak wajib pajak.
"Untuk itu, kegiatan seminar pajak ini digelar, yang mana bertujuan memberikan pemahaman terus menerus tentang kontribusi wajib kepada negara yang dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai undang-undang yang sangat penting, kepatuhan wajib pajak menjadi solusi untuk optimalisasi penerimaan pajak dan amplifikasi kebijakan pajak yang digulirkan sehingga wajib pajak semakin mengerti bahwa fungsi pajak tidak semata mata untuk mengumpulkan penerimaan," jelasnya.