Berita Jatim

Kebijakan Inovatif Pemkab Tulungagung dalam Mengatasi Kemiskinan

Salah satu kunci Pemkab Tulungagung mengentaskan kemiskinan ekstrem ini adalah menjaga ketahanan pangan.

Penulis: David Yohanes | Editor: Januar
TribunJatim.com/ David Yohanes
TERCEPAT - Wakil Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, SE menerima penghargaan Kabupaten Tulungagung sebagai Penyalur Dana Desa (DD) tercepat se-Indonesia dan di Jawa Timur. 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Salah satu kunci Pemkab Tulungagung mengentaskan kemiskinan ekstrem ini adalah menjaga ketahanan pangan.

Pemkab Tulungagung menjaga agar warga tidak kesulitan mengakses kebutuhan pangan. Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau juga mencegah melambungnya inflasi.

Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo, MM, mengatakan warga yang masuk kategori miskin mendapatkan berbagai bantuan.

Salah satunya bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Dengan bantuan ini warga miskin tidak lagi dipusingkan dengan kebutuhan makanan.

"Jadi pemenuhan sembako ini tidak bisa kita pisahkan dari upaya mengatasi kemiskinan. Ini satu mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan," tegas Drs Maryoto.

Salah satu kebijakan yang dicetuskan Bupati adalah Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia (Prakarsa). Prakarsa menyasar lansia miskin yang belum terjangkau Program Keluarga Harapan (PKH). Para lansia ini mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT), layanan kesehatan home care dan akses ke jaminan kesehatan.

"Pemkab Tulungagung memberikan layanan kesehatan gratis lewat RSUD dr Iskak bagi warga miskin. Ini komitmen kami untuk melayani masyarakat," ujar Bupati.

Pemkab juga menyiapkan program padat karya infrastruktur tahun 2023. Program ini akan menyasar warga miskin, dengan tujuan memberikan penghasilan untuk mereka. Dengan padat karya ini diharapkan warga miskin punya kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilannya. Pemkab Tulungagung juga menyiapkan kebijakan pencegahan transmisi kemiskinan antar generasi.

Pemkab Tulungagung juga mengeluarkan kebijakan BLT Dana Desa (DD). Sesuai namanya, setiap pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan anggaran yang bersumber DD untuk warga miskin di wilayahnya. Bantuan tunai ini diharapkan bisa menggerakkan ekonomi di tingkat desa.

"BLT Dana Desa ini penting untuk mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Kegiatan ekonomi di tingkat desa tetap bisa berjalan," papar Bupati.

Pemkab Tulungagung juga memperluas akses kesehatan di wilayah selatan dengan membangun RSUD Campurdarat. Rumah sakit baru ini diharapkan memudahkan rujukan untuk masyarakat di wilayah selatan, seperti Kecamatan Campurdarat, Bandung, Tanggunggunung, Besuki, dan Pakel. RSUD Campurdarat juga mengurangi beban RSUD dr Iskak Tulungagung yang telah menjadi rumah sakit rujukan tipe B Pendidikan.

Bupati juga menegaskan untuk mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah. Ada multi intervensi perangkat daerah, dunia usaha dan akademisi dengan pendekatan tematik holistik integratif dan spasial. Langkah ini supaya semua kebijakan setiap OPD dalam mengentaskan kemiskinan saling melengkapi.

Terakhir Bupati juga mendorong gerakan kembali bersekolah melalui bantuan biaya operasional peserta didik kurang mampu. Saat ini ada 63.000 siswa SD dan SMP yang mendapat bantuan pendidikan tunai dari Pemkab Tulungagung. Bantuan diberikan kepada keluarga miskin, agar menolong proses pendidikan anak-anaknya.

Para siswa ini di jaring berdasarkan data keluarga miskin dari Kementerian Sosial. Di antaranya adalah keluarga penerima PKH, program Indonesia Pintar, serta penerima bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat. (adv)

Baca juga: Kota Batu Borong Penghargaan Pelayanan Publik dan Inovasi Pusat Kesehatan Keluarga


Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved