Sosok Bupati Meranti yang Mau Gugat Jokowi, Ucap Kemenkeu Berisi Setan, Pernah Mendebat Pejabat Lain

TRIBUNJATIM.COM - Inilah sosok Bupati Meranti yang sedang menjadi sorotan karena kabar ingin menggugat Presiden Jokowi dan Kemenkeu.

Bupati Meranti Muhammad Adil meradang kepada orang-orang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Tak hanya itu, Bupati Meranti berencana gugat Jokowi atau Joko Widodo. 

Kekesalannya ia sampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.

Semua terjadi saat rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru pada Kamis (9/12/2022).

Pertemuan Kemenkeu dengan para kepala daerah itu juga ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau.

Pada kesempatan itu, Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Adil mempermasalahkan jatah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerahnya selama ini.

Bupati Meranti merasa ada banyak hal janggal yang menghambat kelancaran aliran dana ke daerahnya.

Siapa sebenarnya sosok Muhammad Adil yang sampai berani menyebut orang-orang di dalam Kemenkeu merupakan orang berhati setan itu?

Adil sebut Kemenkeu berisi setan atau iblis yang kemudian menuai polemik dan direspons stafsus Kemenkeu, Yustinus Prastowo.

Baca juga: Sosok Maling Rumah Wali Kota Blitar, Bisa Rusak CCTV, Sekap Ibu Walkot hingga Ambil Rp 400 Juta

Adil merupakan Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Sebelumnya pria lulusan Universitas Lancang Kuning Pekanbaru ini anggota DPRD di sejumlah daerah.

Seperti Kabupaten Bengkalis pada 2009, Kabupaten Kepulauan Meranti 2009-2014, Provinsi Riau dari Partai Hanura 2014-2018, dan DPRD Provinsi Riau dari PKB 2019-2020.

Sejak menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti, ia menyuarakan adanya aliran dana kepada daerah yang tidak selancar daerah lainnya.

Mengutip TribuSumsel.com, Muhammad Adil merupakan politisi asal Riau.

Ia lahir pada 18 April 1972.

Muhammad Adil merupakan lulusan S2 dari Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Muhammad Adil pernah mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tetapi, usahanya belum berhasil.

Meski begitu, ia justru sukses menjadi anggota DPRD.

Ia mengawali kariernya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009.

Sebelum terpilih menjadi Bupati Meranti, Muhammad Adil pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dua periode.

Baca juga: Sosok Maling Rumah Wali Kota Blitar, Bisa Rusak CCTV, Sekap Ibu Walkot hingga Ambil Rp 400 Juta

Pada periode 2014-2018, Muhammad Adil diusung oleh Partai Hanura.

Tetapi pada periode selenjutnya, atau tepatnya tahun 2019-2020, ia diusung oleh PKB.

Namun kemudian ia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD untuk menjadi Bupati Meranti.

Belakangan ini, beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa Adil keluar dari PKB dan bergabung ke PDI Perjuangan.

Beberapa bulan yang lalu pun ia juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar.

Baca juga: Sosok Nadya Gudono, Kakak Ipar Kaesang Pangarep Anggun Mirip Erina Gudono, Profesinya Tak Main-main

Pendidikan:

- Madrasah Ibtidaiyah Istiqomah Alahair (1978-1984)

- SMP Negeri 3 Selatpanjang (1984-1987)

- SMA Negeri 2 Selatpanjang (1987-1990)

- S1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2003-2007)

- S2 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2022)

Organisasi:

- Ketua DPW Pujakesuma Riau (2017-2022)

- Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti (2018-2022)

- Partai Politik: Hanura ( - 2018), PKB (2018- 2021), PDI-P (2022-sekarang)

- Jabatan: Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021-Petahana)

Dikutip dari Kompas.com, Adil mengatakan dirinya sudah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait gugatan tersebut.

Muhammad Adil bahkan berencana untuk menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal ini.

Adil sebelumnya jadi sorotan gara-gara pernyataannya yang menuding Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Adil mengungkapkan, protes tersebut dilayangkannya imbas jumlah dana bagi hasil yang didapat wilayahnya terlalu kecil.

Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Terkait hal ini, Adil mengaku sudah berkirim surat permohonan audiensi ke Menteri Keuangan Sri Mulyani secara langsung.

Baca juga: Sosok Ibunda Erina Gudono, Mertua Kaesang Tampil Cantik Mirip Iriana Jokowi, 2 Profesinya Mentereng

Namun Kemenkeu bersikukuh meminta pertemuan dilakukan secara daring.

Dikarenakan upaya tersebut gagal, ia pun berupaya meminta klarifikasi dari Kemenkeu.

Pertemuan Kemenkeu dengan para kepala daerah itu juga ditayangkan dalam akun YouTube Diskominfotik Provinsi Riau

Pada kesempatan itu, Adil bertanya soal dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas) di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

Baca juga: Sosok Pejabat yang Dijodohkan dengan Happy Asmara, Si Bupati Tuban Tak Kalah dari Denny Caknan

Awalnya, Muhammad Adil mengeluhkan kalau Meranti merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen.

Padahal wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah yang beberapa waktu belakangan harganya melambung.

Namun dia menyebut, dana bagi hasil yang didapatkan wilayahnya tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Adil menyebut, lifting minyak Meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari, dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000-4.000 barel per hari.

Sementara asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dollar AS per barel dari sebelumnya 60 dollar AS per barel.

Tapi dana bagi hasil yang diterimanya untuk tahun ini sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari sebelumnya.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan," ungkap Adil.

Melihat kondisi yang menurutnya kontras itu, Adil sempat bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani agar dana bagi hasil bisa bertambah karena kenaikan harga minyak.

Namun respon yang diterimanya dinilai kurang baik, ia pun mengaku cukup emosi karena suratnya yang dikirimkan sebanyak 3 kali hanya dijawab dengan rapat online.

"Saya sudah berulang kali sampai tiga kali menyurati Bu Menteri (Keuangan) untuk audiensi, tapi alasannya Kementerian Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatannya bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia.

Baca juga: Kisah Pramugari Cantik Pacari Prajurit Kopassus, 2 Dekade Kemudian Sang Pacar Jadi Jenderal

Dari situlah awal mula kekesalannya terhadap instansi bendahara negara itu.

Ia menilai, Kemenkeu tidak terbuka dalam perhitungan bagi hasil.

"Saya di 2022 dapat dana bagi hasil Rp 114 miliar. Waktu itu hitungannya 60 dollar AS per barel di perencanaan pembahasan APBD 2022. Di 2023, pembahasan APBD kami dapat mengikuti nota pidato Pak Presiden Agustus lalu, 1 barel 100 dollar AS," ujar Adil.

"Kemarin waktu lewat zoom dengan Kementerian Keuangan, (mereka) tidak bisa menyampaikan dengan terang. (Setelah) didesak-desak baru lah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar AS per barel," bebernya.

Tak mendapat jawaban memuaskan, Adil juga mengadukan persoalan dana bagi hasil ini ke Kementerian Dalam Negeri.

"Kami ngadu ke Kementerian Dalam Negeri kok bisa offline. Terima kasih Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) karena menerima kami, tapi untuk di (Kementerian) Keuangan susahnya nggak ketulungan.

Baca juga: Cara Memutihkan Ketiak dengan Bahan Dapur, Hasilnya Permanen! Manfaatkan Gula Pasir - Minyak Kelapa

Ia mengaku tak putus asa memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil.

Di Bandung, ia lagi-lagi menanyakannya kepada pihak Kementerian Keuangan.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kementerian Keuangan juga tidak dihadiri oleh yang kompeten, yang hadir waktu itu entah staf, tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong 'ini orang keuangan isinya iblis atau setan'," kata dia.

"Hari ini saya kejar bapak, saya mau tahu kejelasannya. Pertama apakah penyusunan APBD 2023 pakai asumsi 60 dollar AS, atau 80 dollar AS yang bapak sampaikan, atau 100 dollar AS seperti di pidato Pak Jokowi yang benar. Ini ada tiga saya cermati tadi," ucap Adil.

Dengan data yang disampaikan Kementerian Keuangan dinilai membingungkan.

Adil pun menyebut lebih baik pemerintah pusat berhenti menyedot minyak di Meranti.

Berita seputar berita viral lainnya