Isu Suap Menyeruak di Balik Penghentian Liga 2, Sekjen PSSI: Tak Masuk Akal

TRIBUNJATIM.COM - Sekjen PSSI, Yunus Nusi buka suara perihal rumor suap terkait penghentian Liga 2 2022-2023.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu PSSI telah mengumumkan Liga 2 2022-2023 dihentikan atas kesepakatan mayoritas klub.

Menurut kabar yang beredar, dari kesepakatan tersebut dinyatakan sudah ada 20 dari 28 tim yang telah menandatangani setuju kompetisi dihentikan.

Namun demikian, setelah ada pernyataan tersebut beberapa tim bersatu dan membantah melakukan tanda tangan apapun terkait penghentian kompetisi.

Dengan begitu, muncul isu terkait tanda tangan dipalsukan hingga kabar klub-klub disuap senilai Rp 15 juta untuk menandatangani penghentian kompetisi.

Baca juga: Gresik United Konsisten Minta Liga 2 2022 Dilanjutkan

Menanggapi hal ini, Yunus Nusi pun menyebut bahwa isu tersebut sangat tidak masuk akal.

Bahkan hal itu juga tak dibahas dalam pertemuan dengan pemilik klub Liga 2 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (25/1/2023).

Menurut Yunus Nusi hal tersebut memang tak dibahas karena ia menilai tak masuk akal isu tersebut mencuat.

“Tadi tak dibahas tentang itu, kawan-kawan tak membahas tentang suap,” ujar Yunus Nusi kepada awak media di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

“Masa Liga 2 disuap 15 juta. Di sana orang kaya semua. Masuk akal juga enggak,” ucapnya.

Meski begitu, sebelumnya beberapa tim Liga 2 yang ingin kompetisi dilanjutkan sebelumnya telah menceritakan secara rinci terkait hal ini.

Baca juga: Daftar Klub yang Setuju Liga 2 2022 Dilanjutkan, Salah Satunya Persela

Manajemen Persipura Jayapura, Yan Mandenas sebelumnya membeberkan bahwa uang Rp 15 juta yang diterima klub itu sebenarnya uang transportasi.

Jadi sebenarnya tanda tangan di surat yang diklaim pernyataan klub Liga 2 sepakat menghentikan kompetisi itu untuk uang transportasi.

Untuk itu, banyak klub merasa tak melakukan tanda tangan terkait penghentian kompetisi sehingga menyebut tanda tangan itu dipalsukan.

“Tanda tangan itu sebagian dipalsukan. Banyak klub yang sudah mengadu karena setiap tanda tangan itu diberikan uang transportasi Rp 15 juta perklub,” kata Yan Mandenas terpisah di Kemenpora beberapa waktu lalu.