Sosialisasikan Program Subsidi Tepat, Pertamina Imbau Masyarakat Segera Mendaftarkan Diri

TRIBUNJATIM.COM - PT Pertamina (Persero) atau Pertamina mengimbau masyarakat pengguna solar bersubsidi untuk segera mendaftarkan diri pada Program Subsidi Tepat. 

Hal itu dikarenakan, saat ini sosialisasi dan uji coba tengah dilakukan di 34 kota/kabupaten di seluruh Indonesia dan keikutsertaan warga masyarakat dalam program ini akan memberikan keuntungan bagi mereka sendiri.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Region Jatimbalinus Deden Mochammad Idhani mengatakan, setelah mendaftarkan diri pada program Subsidi Tepat maka masyarakat akan mendapatkan QR Code. 

Adapun pendaftaran dapat dilakukan melalui website berikut ini atau dengan mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat.

“Warga masyarakat yang sudah mendapatkan QR Code atau sudah terdaftar di website Subsidi Tepat, bisa membeli solar bersubsidi dengan volume sesuai Surat Keputusan (SK) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020,” ungkap Deden, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (29/3/2023). 

“Sebesar 60 liter per hari untuk kendaraan roda empat pribadi dan 80 liter per hari untuk roda empat angkutan barang dan umum. Sedangkan untuk angkutan barang dan umum roda enam atau lebih akan dibatasi maksimal 200 liter per hari per kendaraan," tambah Deden. 

Sampai saat ini, lanjut Deden, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan menguji coba pelaksanaan Program Subsidi Tepat. Walaupun warga belum mendaftarkan pada program ini, pihaknya akan terus memastikan bahwa SPBU tetap akan melayani mereka, tetapi warga akan mengalami kerugian. 

“Warga yang belum memiliki QR Code atau belum terdaftar akan tetap dilayani saat membeli solar bersubsidi. Sayangnya, warga hanya akan mendapatkan dengan volume maksimal 20 liter per hari dan dicatat nomor polisi kendaraan di mesin electronic data capture (EDC) SPBU,” ujarnya.

Untuk diketahui, menurut survei KedaiKOPI terhadap 2.400 pengendara bermotor di 34 provinsi pada 28 November 2022 - 13 Desember 2022. Ditemukan bahwa 4,5 persen responden yang mengetahui Biosolar termasuk ke dalam bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi. 

Selain itu, kelompok yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah mereka berada kelompok nelayan, petani, supir jasa transportasi online dan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Meskipun, sebanyak 2,7 persen responden menyatakan bahwa BBM bersubsidi harus dinikmati semua pihak. 

Menanggapi permasalahan tersebut, Ekonom Universitas Airlangga Gigih Prihantono menjelaskan bahwa subsidi BBM sangat dirasakan masyarakat miskin dan UMKM. Untuk itu, pengendalian distribusi BBM subsidi sangat penting untuk meringankan beban negara. 

Sebab, pada 2022, pemerintah telah menganggarkan Rp 502,4 triliun untuk kompensasi dan subsidi BBM. Jika penggunaannya dapat diminimalisir, anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan, kesehatan hingga pendidikan.

Tidak tepatnya penggunaan BBM bersubsidi, kata Gigih, dapat menyebabkan ketidakadilan pada masyarakat. Menurutnya, dampak yang ada dapat meningkatkan inefisiensi anggaran dan opportunity cost. 

“Apabila kalau ada anggaran Rp 1 triliun tidak tepat sasaran dalam subsidi BBM, maka sebenarnya kita lost untuk bisa membangun sekitar 200 sarana atau prasarana pendidikan dan kesehatan yang harusnya bisa kita bangun di wilayah-wilayah tertinggal,” ujar Gigih.