DPRD Puji Jawa Timur Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022.

Opini WTP ini menjadi kali kedelapan yang diraih Pemprov secara beruntun sejak tahun 2015 silam.

DPRD Jatim pun mengapresiasi hal tersebut.

Secara resmi penyampaian LHP BPK RI itu disampaikan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jatim, Selasa (30/5/2023).

Dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah .

Rapat paripurna ini diikuti oleh anggota DPRD Jatim dan jajaran Pemprov Jawa Timur.

Pada penyerahan LHP kali ini, turut serta mendampingi Auditor Utama Keuangan Negara V Slamet Kurniawan dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi.

"BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan penekanan suatu hal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022," kata Ahmadi.

Pemeriksaan BPK atas LKPD itu dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan berdasarkan pada sejumlah hal.

Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan.

"Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," ujarnya.

Namun ditegaskan pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan.

Meski begitu, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara.

Hal ini harus diungkap dalam LHP BPK dan jika nilainya memenuhi batas materialitas tertentu dapat mempengaruhi opini terhadap LK secara keseluruhan.

"Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan," jelasnya.

"Bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari."

"Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna opini BPK," tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah mengungkapkan apresiasinya kepada BPK RI.

"Atas nama masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPK RI perwakilan Jawa Timur karena para pemeriksa telah menjalankan tugas sesuai ketentuan," kata Anik saat memimpin rapat paripurna.

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Ubaidillah, anggota DPRD Jatim. Apalagi, ini merupakan kali kesekian Jawa Timur mendapatkan opini WTP.

"Mengapresiasi karena ini WTP 8 kali berturut-turut," jelas legislator muda dari daerah pemilihan Banyuwangi-Bondowoso- Situbondo itu.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan ungkapan syukur atas raihan WTP kali ini.

Dia menyebut hal ini sebagai kinerja bersama seluruh pihak terkait.

"Alhamdulillah kita yang kedelapan kalinya mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Terimakasih kerjasama yang luar biasa," ujarnya.

Ikuti berita seputar Jawa Timur