DPRD Jatim Pikirkan Nasib Petani Tembakau: Raperda Jangan hanya Menguntungkan Tengkulak

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan.

Komisi B sebagai pembahas memastikan akan melakukan bahasan menyeluruh dan detail utamanya terkait keberpihakan pada petani tembakau.

Hal itu disampaikan juru bicara Komisi B DPRD Jatim Achmad Amir Aslichin dalam rapat paripurna, Senin (24/7/2023).

Rapat paripurna itu sedianya beragenda penyampaian laporan pimpinan Komisi B tentang pembahasan raperda tersebut.

Namun, Komisi B meminta tambahan waktu untuk melanjutkan pembahasan.

Baca juga: DPRD Jatim Minta Pemprov Usut Dugaan Rantai Bisnis Seragam di Sekolah: Bebaskan Beli di Toko Manapun

"Kami memandang perlu untuk meminta waktu lebih panjang membahas Perda ini," katanya dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Dijelaskan, pertanian tembakau telah menjadi heritage global.

Namun, sekaligus juga memiliki berbagai kendala.

Apalagi harus diakui pertanian tembakau juga menjadi salah satu sokoguru perekonomian kreatif nasional.

Yakni, menghasilkan cukai yang sangat besar sampai sekitar Rp 214 Triliun pada tahun 2023.

Sementara Jawa Timur menjadi penyokong utama pertanian tembakau.

Usaha pada sisi hilir hasil tembakau juga melibatkan banyak pihak, serta menyediakan pekerjaan bagi jutaan buruh.

Tetapi, diakui nasib petani tembakau cukup memprihatinkan.

Sehingga melalui pembahasan raperda tersebut, Komisi B memastikan akan menghimpun berbagai masukan.