Khofifah Sebut Nilai Transaksi Ekonomi KTH Jatim Tertinggi Nasional, Apresiasi Peran Petani Hutan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas peran dan kontribusi Kelompok Usaha  Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terhadap berbagai capaian pembangunan sektor kehutanan di Jatim.

Pasalnya, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH Jatim tercatat tertinggi secara nasional. Berdasarkan rekapitulasi penginputan NTE KTH pada aplikasi SiMLuh sampai dengan tanggal 27 November 2023 pukul 13.00 WIB, untuk periode tahun 2023 Jatim sudah mencapai Rp 170 miliar dan Nasional mencapai Rp 544 miliar.

"Terimakasih atas kolaborasi dan sinergi panjenengan semua sehingga banyak capaian di sektor perhutanan kita. Keberhasilan di sektor perhutanan ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan," katanya, saat membuka Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2023, Selasa (28/11/2023).

Capaian realtime ini ditegaskan Khofifah menjadikan Jatim sebagai Provinsi dengan NTE KTH Tertinggi secara Nasional. Meskipun capaian ini masih terus bergerak secara realtime, ia sangat optimis Nilai Transaksi Ekonomi Jatim masih dapat terus ditingkatkan.

Tidak hanya itu, jumlah Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Pasca-ditetapkannya KHDPK oleh kementerian LHK, capaian Perhutanan Sosial di Jatim hingga dengan  September 2023 sebesar 188,370.98 hektare (ha).

"Angka ini tertinggi secara nasional. Bahkan dua kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Jawa Tengah  sebesar 92,364.09 ha," tegasnya.

"Atau 5 kali lebih tinggi dari Jawa Barat  sebesar 38,821.75 ha, 7 kali dari Banten dengan total 24.482,82 ha dan 100 kali lebih tinggi dari Yogyakarta dengan jumlah 1.565,88 ha," imbuhnya.

Luasan hutan sosial Jatim yang besar juga berseiring dengan jumlah petani penggarap kawasan hutan sosial. Dimana hingga September 2023 Jumlah petani penggarap hutan sosial Jatim mencapai 129.627 kepala keluarga (KK). Sedangkan Jateng  23.327 KK, Jabar 21.159, Banten 15.544 KK dan Yogyakarta 5.005 KK.

"Di Jawa Timur sudah ada 380 kelompok yang telah memperoleh akses legal pemanfatan hutan sosial dengan luas areal kelola seluas 188.370,98 hektar. Dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk sebanyak 765 unit," ungkap Khofifah.

Khofifah mengatakan, KUPS-KUPS yang telah terbentuk tersebut merupakan start up yang perlu didukung dalam pengembangan usahanya untuk bisa berorientasi ekspor.

Di Jawa Timur telah ada 2 KUPS yang berkelas KUPS Platinum, artinya KUPS ini berorientasi ekspor atau sudah punya pasar internasional, yaitu KUPS Talas dan KUPS Pisang LMDH Wono Lestari di Lumajang. Sementara untuk gold telah terbentuk 34 KUPS, Silver 369 KUPS dan blue sebanyak 360 KUPS.

Lebih lanjut Khofifah mengatakan, KUPS, KTH dan LMDH sebagai kumpulan petani yang mengelola dan mengembangkan usaha di bidang kehutanan di dalam kawasan hutan, memiliki peran yang sangat penting. 

Kelompok petani hutan, sebut Khofifah, memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat melalui produk usaha perhutanan. Tak hanya itu saja, merekalah yang menjadi bagian penjaga kelestarian alam dan lingkungan.

"Hutan sosial harus terus kita maksimalkan. Dengan adanya kelompok-kelompok ini baik Kelompok Perhutanan Sosial atau Kelompok Tani Hutan, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat dalam kawasan hutan seperti hasil hutan kayu, hasi hutan bukan kayu maupun memanfaatkan jasa lingkungannya," ujarnya.