Nikita Mirzani Sebut 'Dirty Vote' Sebagai Black Campaign: Pemilu Belum Dimulai Sudah Menuduh Curang

TRIBUNJATIM.COM - Film Dirty Vote ramai dibahas publik sejak pertama kali ditayangkan di Youtube pada 11 Februari lalu.

Film berdurasi 117 menit ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024.

Tim kampanye Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sebelum film itu resmi dirilis di Youtube, menuding bahwa para pembuat Dirty Vote telah melakukan fitnah.

Pro dan kontra hingga kini masih terus mengiringi film yang telah ditonton lebih dari 6,7 juta kali tersebut.

Perbincangan terkait materi film itu belum surut di media sosial.

Sejumlah selebriti dan influencer pun ikut bicara, termasuk Nikita Mirzani.

Melalui unggahan Instagram pribadinya pada Senin (12/2), Nikita Mirzani menyebut jika film "Dirty Vote" merupakan salah satu bentuk black campaign.

Ia pun mencurigai bahwa film tersebut dibuat oleh kader atau simpatisan partai.

"Jika film ini di buat berimbang, film ini adalah film yang bagus.

Pembuatan film ini kemungkinan kader / simpatisan 01 & 03. Karna hampir tidak membahas 01 & 03.

Hampir seluruh film ini membahas kecurangan pemerintahan dan 02," terang Nikita Mirzani pada unggahan Instagramnya, Senin, (12/2/2024).

Ibu tiga anak ini bak menyayangkan adanya black campaign sebelum pemilu dimulai.

"Film Dirty vote adalah black campaign versi akademis, bayangkan pemilu belum di mulai sudah menuduh curang dan arahan tuduhan selalu ke pak jokowi & paslon no 2." katanya.

Oleh karena itu, artis akrab disapa Nyai ini tetap meyakinkan pilihannya ke paslon 02.

Menurutnya, dengan adanya film Dirty Vote, menunjukkan kalau Prabowo-Gibran difitnah, dianiaya, dan dizalimi.

"Film ini makin membuat saya yakin, bahwa 02 saat ini sedang di fitnah, dianiaya dan di dzalimi. Tetap no 2 di hati," kata Nikita Mirzani menyimpulkan.

Adapun dalam unggahannya, Nikita Mirzani turut menyoroti ketiga tokoh yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, yang disebutnya pernah jadi tim di bawah Mahfud MD.

"Mereka bertiga pernah menjadi tim percepatan reformasi hukum MAHMUD MD yang mana didasarkan Nomor 63 Tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangani oleh Mahfud Md pada 23 Mei 2023," ungkap Nikita Mirzani di Instagramnya, Senin, 12 Februari 2024.

Lanjut Nikita, salah satu cawapres ikut ngomentarin Dirty Vote, padahal sedang masa tenang.

"Bahkan salah satu cawapres mentwit ttg film trsbt di twitter, bukan kah 11-13 FEBRUARI 2024 merupakan masa tenanng pemilu 2024,lantas kenapa masih menyertakan diri??” tegas Nikita Mirzani.

Nikita Mirzani menyoroti gerakan 4 jari, yang merupakan koalisi antara paslon 01 dan 03 jika ada putaran 2 Pemilu.

"Disatu sisi, disana terdapat cuplikan yang membahas GERAKAN 4 JARI, gerakan trsbut merupakan bntuk koalisi antara 2 pasangan capres & cawapres JIKA terjadi 2 putaran,” omelnya.

Tak ayal, film ini menurut Nikita, sudah menyudutkan salah satu paslon.

Unggahan Nikita Mirzani seketika banjir komentar netizen.

Banyak netizen yang mengaku tidak terpengaruh dengan film yang viral tersebut.

"Udah nonton tp nggak ngaruh [sic!]," komentar pemilik akun @jess***alia20.

"Dengan adanya dokumenter tsb makin yakin pilih 02]," sahut akun @opikh***pi21.

"To long di laporin kak...memfitnah mempropokasi rakyat itu," timpal akun @lek***oya.

Sementara itu, pemungutan suara untuk calon presiden dan wakil presiden akan digelar pada 14 Februari besok.

Untuk acara pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden terpilih baru akan digelar pada 20 Oktober 2024.

Viral Film Dirty Vote

Film dokumenter Dirty Vote bahkan menjadi trending topik di X atau Twitter.

Diketahui, film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube Dirty Vote pada Minggu 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.

Film dokumenter tersebut mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Didalam film dokumenter, menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara.

Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.

Alasan Sutradara Rilis Film Dirty Vote Jelang Pemilu

Kepada Kompas.com, Sutradara film dokumenter Dirty Vote, Dandhy Dwi Laksono, memaparkan alasan di balik pembuatan dan peluncuran yang dilakukan di awal masa tenang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres).

Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu.

Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan,

film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu (11/2/2024).

Dandhy juga berharap semua elemen masyarakat untuk sejenak mengesampingkan dukungan politik kepada para calon presiden-calon wakil presiden, dan menyimak isi dokumenter itu secara terbuka.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres.

Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ujar Dandhy.

Film dokumenter itu mengupas soal dugaan potensi kecurangan dalam proses Pemilu dan Pilpres 2024.

Film itu ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di Youtube pada 11 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang Pemilu.

Didalam film dokumenter itu menampilkan 3 orang pakar hukum tata negara. Mereka adalah Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiganya memaparkan tentang penyimpangan yang terjadi dalam berbagai hal terkait proses Pemilu di dalam Indonesia yang menerapkan praktik demokrasi.

Pembuatan film Dirty Vote merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga sipil.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) sekaligus produser, Joni Aswira, dokumenter itu turut memfilmkan hasil riset kecurangan pemilu yang selama ini dikerjakan koalisi masyarakat sipil.

Biaya produksi film Dirty Vote, kata Joni, dihimpun melalui pengumpulan dana (crowd funding), sumbangan individu dan lembaga.

"Biayanya patungan.

Selain itu Dirty Vote juga digarap dalam waktu yang pendek sekali sekitar dua minggu, mulai dari proses riset, produksi, penyuntingan, hingga rilis. Bahkan lebih singkat dari penggarapan End Game KPK (2021)," kata Joni.

Adapun sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam film itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI, Watchdoc.

Artikel ini telah tayang di Tribun Sumsel

---

Berita Jatim dan Berita Viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com