Analisa Peta Politik Pasca Pilpres 2024, PKB Berpotensi Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, PDIP Oposisi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah partai politik diprediksi akan merapat ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seiring penetapan keduanya sebagai pasangan calon terpilih hasil Pilpres 2024.

Peta politikpun dinilai bakal berubah drastis pasca kontestasi Pemilu 2024 ini. 

Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo membaca salah satu partai yang berpotensi merapat adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski pada saat Pilpres 2024 lalu, PKB merupakan pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, namun peluang bergabung ke pemerintahan selanjutnya dinilai terbuka lebar. 

Sinyal itu setidaknya terlihat dari pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang juga Ketua Umum PKB, sesaat setelah penetapan di KPU.

"Sehingga peta politik pasca pemilu bakal berubah. Bisa jadi PKB bakal masuk kabinet," kata Suko Widodo dalam analisisnya, Kamis (25/4/2024). 

Dari kacamata Suko, parpol yang berada di kubu Anies-Muhaimin saat ini memang tampak menunjukkan kompromi politik.

Selain PKB, NasDem pun dinilai demikian.

Sebab, belum lama ini, Surya Paloh, Ketua Umum NasDem bertemu dengan Joko Widodo (Jokowi), presiden dua periode sekaligus ayah Wakil Presiden RI terpilih Gibran.

Baca juga: Jawaban Anies Baswedan Dibilang Senyumannya Berat oleh Prabowo: Tanyakan Beliau, Kita Biasa Saja

"Tindakan komunikasi politik Prabowo maupun Jokowi ke sejumlah tokoh, dapat dijadikan sinyal untuk melihat kemungkinan peta politik ke depan," ungkapnya. 

Berbeda dengan sejumlah parpol di kubu 01, Suko melihat PDI Perjuangan (PDIP) akan mengambil posisi di luar kabinet.

Sebab, parpol pengusung Ganjar-Mahfud itu saat ini masih mempersoalkan hasil pemilu melalui jalur PTUN.

Bagi Suko, potensi PDIP menjadi oposisi sudah tampak.

"PDIP tampak tetap konsisten dengan sikap yang cenderung akan berbeda dan memilih berada di luar pemerintahan," ujarnya.