Hari Pertama Bertugas, Pj Bupati Jombang yang Baru Langsung Singgung ASN Soal Netralitas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jombang yang baru Teguh Narutomo resmi dilantik dan sudah tiba di Kota Santri untuk menjalankan tugas. Langsung singgung Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral selama musim politik. 

Sebagai informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara resmi telah melantik Teguh Narutomo sebagai Pj Bupati Jombang. Teguh sendiri menggantikan posisi Sugiat yang mengundurkan diri karena akan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Pelantikan Teguh menjadi Pj Bupati Jombang sendiri digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (23/7/2024) pagi. Teguh dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. 

Sebelum menjabat PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo sendiri menjabat sebagai Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Teguh Narutomo saat dikonfirmasi awak media usai agenda pisah sambut di Gedung Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengatakan, ia diamanahi jabatan sebagai Pj di tahun politik. 

Artinya, ada tugas lain yang harus ia emban selama menjadi Pj dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Jombang 2024 nanti. 

Baca juga: Sugiat Mengundurkan Diri, Beredar Sosok Pengganti Pj Bupati Jombang yang Baru

"Mengenai tahun politik, seperti kita ketahui bersama dalam waktu dekat akan ada Pilkada serentak. Tentunya dalam klausul saya menjadi Penjabat (Pj) bupati ini ada perintah untuk menjaga kondusifitas terkait fair play nya pelaksanaan Pilkada di Jombang," ucapnya kepada awak media. 

Pria yang lahir di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) itu mengatakan ASN harus tetap menjaga netralitas selama Pilkada. "Juga mengenai ASN ini netralitas harus dijaga. Caranya dengan apa? Dengan memprioritaskan ASN itu sendiri," katanya. 

Ia menuturkan, jika nantinya ditemukan ASN terlibat dalam politik praktis akan di verifikasi detail. Namun, ia percaya jika ASN yang berkualitas tidak akan terbuai bujuk rayu politik praktis. 

"Ketika ada ASN yang memang terlibat dalam politik praktis, kita akan verifikasi secara detail. Karena saya meyakini, ASN yang punya kompetensi itu tidak mudah terbuai, dirayu untuk bermain politik," ungkapnya. 

Lebih lanjut, Teguh juga menyebut jika nantinya akan ada sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis. Dan semua itu sudah diatur dalam regulasi yang jelas. 

"Sanksinya pun ada, di SKB Bersama itu juga sudah memberi klausul-klausul pasal terkait ketidaknetralan ASN," pungkas Teguh. 

Baca juga: Hari Terakhir Berkantor di Pemkab Jombang, Sugiat Ancang-ancang Menatap Pilkada Serentak 2024