Pimpinan DPRD Dukung Gandeng Pihak Ketiga untuk Bedah Rumah Warga Surabaya

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah mendukung sepenuhnya program dandan omah dengan menggandeng pijak ketiga.

Apalagi warga yang mengajukan bedah rumah dengan alasan rumahnya tidak layak huni sudah di angka 7.000 an lebih.

Kalau sepenuhnya mengandalkan kekuatan anggaran APBD Kota Surabaya tentu tidak bisa menjangkau pengantre program dandan omah Pemkot Surabaya.

"Perlu makin menggandeng pihak ketiga di program dandan omah ini," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah, Selasa (20/8/2024).

Setiap tahun, Pemkot Surabaya menjalankan program dandan omah.

Baca juga: Antrean Bedah Rumah Warga Surabaya Capai 7.789 Unit, Laila Mufidah: Prioritaskan Hunian Reot

Setiap tahun pula paling sedikit 1.500 rumah didandani.

Namun itu tidak sebanding dengan pendaftar dandan omah yang setiap tahun juga meningkat.

Tercatat saat ini sudah 7.789 warga Surabaya mengantre dandan omah atau bedah rumah.

Sementara tahun 2025 besok, anggaran APBD Kota Surabaya yang mengcover dandan omah hanya untuk 2.000 an unit.

Sebagaimana data yang berhasil dihimpun Trihunnetwork, pada 2023 sebanyak 3.140 unit rumah berhasil direhab dengan kekuatan APBD.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Waspadai Gagal Ginjal pada Anak: Harus Ada Upaya Preventif

Kemudian pada 2024 jumlahnya berkurang 1.804 unit. Pada 2025 besok sebanyak 2.069 unit.

Pimpinan DPRD Surabaya mencermati ada peran pihak ketiga yang juga berperan mengurangi antrean bedah rumah warga Surabaya. Pemkot selama ini juga sudah melakukannya dengan menggandeng dan bersinergi dengan pihak ketiga.

Termasuk pada program dandan omah 2023 yang paling banyak. Ada tambahan
769 unit bedah rumah dari pihak di luar anggaran APBD. Begitu juga pada 2024 ini sudah ada tambahan 240 unit dandan omah.

Ratusan tambahan ini dari  Baznas, 4 unit berasal Gereja Victory, dan 60 unit berasal dari Bangga Surabaya Peduli. Dandan omah di Surabaya tidak dirupakan uang tunai tapi berupa material dan pengerjaan konstruksi.

"Kami mendukung penuh Pemkot Surabaya untuk bergandengan tangan, gotong royong bersama pihak ketiga mempercepat penuntasan antrean bedah rumah di Surabaya," kata Laila.