Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Penolakan Revisi UU Pilkada

BREAKING NEWS Puluhan Pemuda di Surabaya Tolak Revisi UU Pilkada, Gelar Orasi di Depan Tugu Pahlawan

Puluhan pemuda di Surabaya demo menolak revisi UU Pilkada 2024 yang dibahas di DPR RI, gelar orasi di depan Tugu Pahlawan.

|
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Puluhan pemuda menggelar aksi demonstrasi di depan Tugu Pahlawan Surabaya, menolak revisi UU Pilkada yang tengah dibahas di DPR RI, Kamis (22/8/2024).  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gelombang protes keras terhadap revisi UU Pilkada yang digodok di DPR RI muncul di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Satu di antaranya, dilakukan oleh puluhan pemuda yang menggelar aksi demonstrasi di depan Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis (22/8/2024) .

Dengan memakai pakaian serba hitam, mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Pilkada.

Sebagai informasi, revisi UU Pilkada yang pada Rabu (21/8/2024) kemarin dibahas di parlemen, saat ini memang tengah menjadi sorotan. 

Sebab, publik menilai revisi UU ini bertolak belakang dengan putusan MK terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan pilkada sebagaimana amar putusan bernomor 60/PUU-XXII/2024.

Aksi puluhan pemuda Surabaya ini dilakukan dengan orasi dan membentangkan poster tuntutan. 

Tantowi, perwakilan massa menyebut, revisi UU Pilkada layak ditolak.

Karena selain substansi, revisi UU ini juga dinilai cacat proses dan cacat hukum.

"Kenapa saat pilpres mereka langsung melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tapi sekarang tidak melaksanakan putusan. Ini permufakatan jahat," kata Tantowi di lokasi. 

Baca juga: Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan Lamongan Demo Berjalan Mundur ke Pemkab dan DPRD

Selain tuntutan penolakan revisi UU Pilkada, juga ada dua aspirasi lain.

Yakni, mereka meminta agar putusan MK tentang Pilkada dijalankan.

Sepanjang aksi mereka menyuarakan agar putusan MK tidak boleh dikangkangi. Harus dijalankan karena bersifat final dan mengikat. 

Tuntutan lain yang turut disuarakan adalah penolakan adanya politik dinasti.

Hal ini dibaca berpotensi terjadi di Pilkada 2024 mendatang.

"Bahwa setiap anak bangsa harus punya akses yang sama terhadap politik. Sehingga kami menolak politik dinasti," ungkapnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved