Padahal Baru Kerja, Guru Dipaksa Ayah Ngutang ke Bank untuk Beli Tanah, Butuh 35 Tahun Melunasinya

TRIBUNJATIM.COM - Curhatan seorang guru yang dipaksa ayah ngutang di bank padahal baru bekerja.

Bu guru itu di Malaysia itu mengaku, uang pinjaman itu dipakai ayahnya untuk membeli tanah.

Disebut bahwa butuh waktu 35 tahun untuk menulasi hutang tersebut.

Kisah si bu guru diungkap sang sahabat.

Dalam postingan di Facebook, sahabat bu guru itu meminta pendapat warganet.

“Sahabat saya adalah seorang guru yang masih sangat baru. 

Dia baru bekerja sekitar dua setengah tahun. 

Dia berasal dari semenanjung dan bekerja di Sarawak.

“Hari ini dia dikirimi pesan oleh ayahnya untuk melakukan pinjaman dengan jumlah yang sangat besar guna membeli tanah dan membangun rumah.

Kemudian disewakan kepada saudara perempuannya sendiri,” tulisnya dalam pesan tersebut, melansir dari mStar via TribunTrends.

Baca juga: Digaji Rp 1,2 Juta, Guru yang Hukum Siswa Squat Jump 100 Kali hingga Meninggal Kini Tak Lagi Ngajar

Dalam pesan tersebut, ia juga mengunggah tangkapan layar percakapan dirinya dengan seorang teman baik yang mengeluhkan keadaannya melalui aplikasi WhatsApp.

Melalui detail perbincangan, sahabatnya mengungkapkan rasa kecewanya karena harus terikat selama 35 tahun untuk melunasi pinjaman tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak ingin di kemudian hari muncul masalah yang dapat memperkeruh hubungan keluarga.

“Sulit kalau menyewa dari saudara-saudara ini. 

Kalau nanti tidak bayar, apa masalahnya. 

Kalau bilang tidak mau, nanti jadi anak durhaka.

"Saya akan hidup dalam hutang sampai saya mati. 

Bagaimana saya bisa memperburuk CCRIS (Pusat Informasi Referensi Kredit)? 

Beri saya pinjaman agar saya tidak kehilangannya," demikian salah satu pesan yang ditulis dan dikirim oleh sahabatnya.

Baca juga: Didemo Guru karena Pangkas Gaji Rp50 Ribu, Kepsek Santai Jawab Tudingan: yang Nilai Saya Pemerintah

Ia juga menambahkan bahwa ia tidak ingin sahabatnya mempertaruhkan nyawanya hanya karena permintaan ayah dan keluarganya.

Seperti bacaan saya sebelumnya, tindakan ini bisa dianggap sebagai tindakan ‘bunuh diri’ ketika melakukan pinjaman pribadi sebanyak-banyaknya dengan kondisi diri sendiri yang baru memulai hidup.

“Oleh karena itu, saya mohon pandangan dan nasehat dari pihak-pihak yang lebih mengetahui permasalahan yang teman saya hadapi untuk diberikan kepadanya.

“Saya turut prihatin dengan keadaan dia yang baru bekerja dan harus menanggung banyak hutang selain harus menanggung hutang PTPTN yang ada,” tulisnya.

Postingan ini pun membuat warganet memberikan pandangan dan nasehat sebagai solusi atas situasi si guru.

“Tidak perlu membuat CCRIS menjadi lebih buruk. Saat bertemu dengan petugas bank, jujurlah 'tolong pinjaman saya gagal'. 

Tapi jangan bilang siapa-siapa.

“Jangan meminjamkan uang kepada orang lain. 

Ibu, ayah, saudara, atau pasangan. Tegaslah. 

Mereka hanya ingin menggunakannya lalu melepaskannya.

"Gak usah nunggu bahkan kemaksiatan tetaplah kemaksiatan. 

Allah Maha Mengetahui," ujar salah satu komentar warganet.

Baca juga: Kini Mau Tanggung Jawab, Guru Pemeran Video Asusila Siswi SMA Ternyata Ingkari 1 Janji ke Kepsek

Sementara itu di Indonesia, seorang kepala sekolah diprotes guru dan staf karena diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Tiap guru honorer dipangkas gajinya sebesar Rp50 ribu dengan alasan untuk insentif.

Namun tak disangka, sikap kepala sekolah (kepsek) justru santai menjawab protesan para guru.

Kepala sekolah menyebut yang memberikan penilaian atas sikapnya bukanlah guru, melainkan dari pemerintah.

Kasus ini terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara.

Para guru di SD Negeri 69 Kota Ternate, Maluku Utara menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah, Senin (30/9/2024) pagi.

Dalam aksi itu, para guru beserta staf sekolah minta dinas terkait segera mencopot kepala sekolah bernama Arwais Saadu.

Arwais diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Baca juga: Viral Aksi Guru Protes ke Wali Murid yang Anaknya Tak Mau Ditegur di Sekolah, Suruh Didik Sendiri

Terpantau beberapa spanduk bertuliskan 'Selama menjadi kepala sekolah, tidak pernah ada keterbukaan masalah anggaran' terpampang di pagar sekolah.

"Dari menjabat sebagai kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan BOSDA, makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa," ujar salah satu guru yang enggan namanya disebutkan.

“Setiap dana cair hanya adakan rapat, tetapi tidak pernah terbuka berapa jumlahnya," tambah guru lainnya.

Kata para guru, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.

“Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itu pun tidak pernah dibicarakan sebelumnya," bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN 69 Kota Ternate, Arwais Saadu mengatakan sebelumnya, rapat bersama para guru terkait masalah penyusunan berkas sudah dilakukan.

“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan," akunya, dikutip dari Tribun Ternate.

“Sikap saya itu, sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah," ungkapnya.

Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia mengaku itu diperuntukkan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.

“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu," terang Arwais.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil merespons cepat terkait aksi para guru di SDN 69 Kota Ternate.

“Kepala Bidang SD sudah panggil kepala sekolah tadi, sudah berkoordinasi dengan komite juga. Saat ini timnya sudah turun ke lokasi, untuk membuka palang sekolah itu agar besok sudah bisa proses belajar lagi,” kata Muchlis.

Baca juga: Viral Aksi Guru Protes ke Wali Murid yang Anaknya Tak Mau Ditegur di Sekolah, Suruh Didik Sendiri

Soal dugaan penggelapan dana Bos dan Bosda yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 69, kata Muchlis, pihaknya akan segera menelusuri dan apabila ada temuan maka akan ditindaklanjuti.

“Jadi nanti proses terlebih dahulu, ada bidang yang menangani itu. Kalau memang terbukti ada temuan, maka akan kena sanksi, tapi inikan baru laporan dan aduan saja yang kami terima,” paparnya.

“Saya ini tidak mau menerima laporan dan aduan yang belum ada bukti,” tambahnya.

Muchlis akui, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi bersama sejumlah guru dan kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

“Jadi dari tim sudah disepakati tadi. Besok itu tim harus ke lokasi untuk melakukan rapat bersama,” ucap mantan Kadisperindag Ternate itu.

Kepada para guru-guru Muchlis menegaskan, agar tidak ada lagi aksi pemalangan pagar.

Sebab itu, sambung dia, akan menghambat proses belajar para siswa.

“Ini merugikan siswa, jadi kalau ada masalah jangan langsung palang pagar, kan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar masalah bisa diselesaikan. Jadi jangan mengorbankan proses belajar,” tandasnya mengakhiri.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com