Raffi Ahmad Jadi Pejabat, Nagita Slavina Kini Tak Boleh Terima Endorse? KPK Singgung Etika

TRIBUNJATIM.COM - Nagita Slavina kini menjadi istri pejabat usai Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden.

Lantas, apakah Nagita Slavina sudah tak boleh menerima endorse?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara mengenai hal ini.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Cara Cek Status Izin Perguruan Tinggi, Viral Gelar Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad UIPM Tak Berizin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan soal boleh atau tidaknya artis Nagita Slavina menerima endorsement pasca-suaminya, Raffi Ahmad, diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, Nagita Slavina tetap boleh menerima endorsement.

Meski begitu, Raffi Ahmada selaku suami Nagita Slavina diwajibkan melaporkan seluruh perubahan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas hasil endorsement yang diterima.

Pahala menegaskan, jabatan Utusan Khusus Presiden yang diduduki oleh Raffi Ahmad saat ini merupakan bagian dari penyelenggara negara (PN).

"Boleh lah (terima barang endorse). Pokoknya laporin aja hartanya bertambah atau berkurang. Gitu saja. Itu kan istrinya," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/10/2024).

Pahala mengatakan, Raffi sebenarnya juga masih bisa menerima endorsement. Tidak ada larangan untuk penjabat menerima endorse.

Namun, biasanya tolok ukur seorang pejabat yang menerima endorsement akan dilihat dari sisi etis atau tidak etis.

Baca juga: Profesor UIPM yang Serahkan Gelar Doktor Raffi Ahmad Ternyata Gadungan, Sosok Asli Kini Terkuak

"Tidak ada larangan yang tegas dan jelas (untuk Raffi sebagai pejabat terima endorsement). Jadi biasanya sih boleh saja, mungkin etis atau tidak saja ya," ujar Pahala.

Pahala turut menegaskan bahwa Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN ke KPK.

"Harus, harus (Raffi Ahmad lapor LHKPN)," kata Pahala.

Menurut Pahala, LHKPN wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah Raffi Ahmad diangkat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Ia menjelaskan, meskipun tidak ada sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN, namun setiap penyelenggara negara akan menerima surat dari KPK untuk menunaikan kewajiban tersebut.

"Kita paling kalau sudah dekat-dekat sebulan lagi baru kita bersurat. Kan dia sudah tahu kewajiban masing-masing," kata Pahala.

Adapun Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak 22 Oktober 2024.

Saat pelantikan, gelar doktor honoris causa sang presenter menjadi sorotan.

Kendati tak diakui oleh Kemendikbud, gelarnya tetap dibacakan saat pelantikan.

Penyebutan gelar ini lantas menjadi sorotan sebab sempat kontroversial di kalangan publik.

Netizen menilai kampus pemberi gelar ini abal-abal.

Baca juga: Raffi Ahmad Tetap Ngartis Meski Jadi Utusan Khusus Presiden? Singgung Jadwal Syuting: Sebentar

Presenter dan aktor Raffi Ahmad buka suara mengenai gelar kontroversialnya yang dibacakan saat ia dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Diketahui saat acara pelantikan pagi tadi, nama Raffi Ahmad dibacakan lengkap dengan gelar Honoris Causa (HC) yang belum lama ini menjadi perhatian publik lantaran diberikan oleh IUPM, universitas yang tidak terdaftar dalam PDDikti.

"Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," kata Raffi usai pelantikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Adapun usai dilantik, Raffi mengaku mengaku siap bertugas menjadi utusan khusus.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo-Gibran karena memberikan kepercayaan penuh kepadanya.

Utusan khusus, kata Raffi, bertugas untuk melakukan sinkronisasi, membantu percepatan, akselerasi, dan membantu penetrasi arahan Prabowo kepada masyarakat.

"Untuk kebersamaan kita, rakyat Indonesia, agar terjadi lebih baik, lebih cepat, dan tepat sasaran," ucap Raffi.

Raffi menyebut akan mengajak para pekerja seni untuk berkolaborasi. Ia pun menjamin karir dan kepentingannya di dunia seni tidak bersinggungan negatif dengan pemerintahan.

Baca juga: Raffi Ahmad Ditemani Istri saat Dilantik Jadi Utusan Khusus, Gaya Nagita Slavina Jadi Sorotan

"Mungkin nanti itu pasti akan kita diskusikan juga, tapi memang kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, negara dan bangsa," jelas Raffi.

Terkait di mana lokasi kantor utusan khusus usai dilantik, Raffi menunggu arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Mungkin nanti dari Pak Mensesneg atau Pak Seskab mungkin saya juga, kami masih menunggu," sebutnya

Sebelumnya diberitakan, Prabowo melantik sejumlah penasihat khusus, utusan khusus, hingga staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Hal ini berdasarkan sejumlah Keputusan Presiden. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden.

Lalu Keppres 76/M Tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI Tahun 2024-2029, dan Keppres Nomor 75/M Tahun 2024 tentang Staf Khusus Presiden.

----- 

Artikel ini telah tayang di tribunnews.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.