Dapat Warisan Utang Rp3,4 Triliun dari Ridwan Kamil, KDM Kini Harus Bayar: Saya Mau Bangun Jalan

"Ah elah, jangan anggap beban berat, semua beban ringan. Enggak ada masalah utang PPEN Rp500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat," katanya.

Agar tak menjadi beban, Dedi Mulyadi akan menggenjot penghasilan pajak kendaraan bermotor.

"Enggak apa-apa PPEN Rp500 miliar asal pajak kendaraan bermotornya dari Rp9 triliun naik ke Rp11 triliun, lunas segitu mah Pak, harus optimis," kata Dedi Mulyadi.

"Harus mulus-mulus, awas siah ku aing jalan alus sia teu mayar," tegasnya.

Dedi memang berencana melakukan pembangunan secara masif mulai dari jalan, sekolah, hingga fasilitas kesehatan di Jabar.

Oleh karena itu, selama masa kepemimpinannya nanti, ia melarang untuk kembali berutang pada Pemerintah Pusat.

"Dari sisi prinsipnya sudah, dulu kita pernah ngutang, tetapi uang kita dibelanjakan untuk yang lain."

"Nanti kita enggak boleh dulu ngutang, optimalkan aja kemampuan kita untuk diri kita dulu."

"Kalau kita sudah tidak mampu banget, baru kita ngutang," kata Dedi.

Ia menganalogikan belanja anggaran pemerintah seperti dalam rumah tangga.

"Logikanya dalam rumah tangga, jangan sampai ada kejadian uang kita dikasih pinjam ke tetangga."

"Kita beras nganjuk (pinjam) ke warung, enggak boleh itu. Kan sama aja seperti itu," kata Dedi.

Baca juga: Ibu-ibu Dapat Bantuan Rp40 Juta Buat Bangun Rumah Bohong Soal Utang, Uang Habis Beli Motor: Maafin

Ia pun akan fokus mengalokasikan anggaran sesuai dengan Undang-Undang.

"Kita fokuskan seluruh belanja kita itu menjadi kewajiban kita berdasarkan Undang-undang, itu aja dulu kita laksanakan sebelum kita memberi-beri," katanya.

Termasuk meniadakan sejumlah anggaran yang bukan menjadi kewajiban Pemerintan Provinsi Jawa Barat seperti bantuan dan dana hibah.