Pemerintah Belum Siap, ASN Batal Pindah ke IKN, Dampak Ekonomi Tak Sebanding

TRIBUNJATIM.COM - Aparatur sipil negara (ASN) batal pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Meski begitu, pemerintah masih belum dapat memastikan waktu pemindahan yang tepat.

Diketahui, awalnya ASN dijadwalkan akan dipindah mulai Januari 2025.

Namun hingga kini, ASN masih belum dipindahkan juga oleh pemerintah.

Ada sejumlah alasan dari pemerintah, di antaranya karena belum siap.

Baca juga: Anak ASN Kemenhan Nyetir Ugal-ugalan Pakai Mobil Dinas, Tabrak Pejalan Kaki, 4 Orang Luka Serius

Batalnya pemindahan ASN pada awal tahun ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini.

Dalam surat yang diteken pada 24 Januari 2025 ini disampaikan dua alasan pembatalan tersebut.

Pertama, penataan Organisasi dan Tata Kerja sebagian Kementerian/Lembaga Kabinet Merah Putih masih dalam tahap konsolidasi internal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Kedua, gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN di IKN, sampai dengan akhir tahun 2024 masih dalam penyesuaian terkait dengan berubahnya jumlah Kementerian/Lembaga.

"Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan," tulis surat tersebut yang dilihat Tribunnews.com, Sabtu (1/2/2025).

Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian.

Manfaat Ekonomi dari IKN Tak Maksimal

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ, Achmad Nur Hidayat, menyampaikan, sejak 2022 hingga 2024, pemerintah telah menghabiskan Rp75,8 triliun dari APBN untuk tahap pertama pembangunan IKN.

Kemudian, pada tahun ini Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahap kedua pembangunan IKN pada periode 2025-2029. 

"Dengan jumlah yang begitu besar, apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan pengeluaran tersebut? Ataukah ini sekadar memenuhi ambisi politik tanpa pertimbangan matang terhadap kebutuhan rakyat dan kesejahteraan ekonomi nasional?," kata Achmad kepada Tribunnews.

Ia menyebut, sejak awal proyek IKN menuai pro dan kontra. Pendukung proyek ini berargumen pemindahan ibu kota akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengurangi beban Jakarta, serta mempercepat pembangunan di Kalimantan Timur.
 
Namun, Achmad menyampaikan, berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari proyek IKN tidak sebesar yang diharapkan.

Menurut laporan analisis keuangan termasuk kemenkeu, investasi awal sebesar Rp75,8 triliun belum menghasilkan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap ekonomi nasional. 

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur hanya meningkat sebesar 0,2-0,3 persen setelah proyek ini dimulai, jauh dari harapan awal yang memproyeksikan pertumbuhan hingga 1,5-2 persen. 

"Sementara itu, kontribusi proyek ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Dari segi penciptaan lapangan kerja, proyek ini juga tidak sesuai ekspektasi," tutur Achmad.

Ia memaparkan, Kementerian PUPR menyebut bahwa selama 2022-2024, proyek IKN hanya menciptakan sekitar 20.000 lapangan kerja di Kalimantan Timur, jauh lebih kecil dibandingkan proyek infrastruktur lainnya dengan skala investasi yang sama. 

"Hal ini disebabkan oleh dominasi kontraktor besar dan teknologi konstruksi modern yang lebih mengandalkan mesin daripada tenaga kerja manusia," katanya.

Dampak Sosial dan Ekologi Pembangunan IKN

Achmad menjelaskan, selain persoalan anggaran, proyek IKN juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup serius. 

Menurutnya, alih fungsi lahan untuk proyek ini telah menyebabkan penggusuran masyarakat adat dan kelompok rentan di Kalimantan Timur. Banyak komunitas lokal kehilangan akses terhadap tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

"Dari aspek lingkungan, pembangunan IKN mengancam ekosistem hutan Kalimantan yang dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia," ucapnya.

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bahwa sekitar 200.000 hektare hutan berisiko mengalami deforestasi akibat proyek ini. 

"Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor," tuturnya.

Oleh sebab itu, Achmad menyebut Presiden Prabowo harus mengevaluasi secara lebih kritis.

Sebab, jika dampak ekonomi dari tahap pertama saja tidak signifikan, maka melanjutkan proyek ini dengan anggaran besar hanya akan membebani keuangan negara tanpa manfaat yang jelas.

"Pilihan terbaik adalah merealokasi anggaran tahap kedua ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," paparnya.

Lebih lanjut Ia menyampaikan, jika pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembangunan IKN, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih efisien, memaksimalkan keterlibatan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) atau yang dikenal Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta memastikan proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan secara bijak untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar ambisi politik segelintir elite," ujarnya.

"Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan meninjau ulang anggaran IKN dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa," sambung Achmad.

Kondisi IKN

Bandara VVIP IKN di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang dilanda banjir, viral di media sosial.

Video kondisi Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara banjir ini seperti diunggah akun Instagram @undercover.id pada Rabu (29/1/2025).

Hingga Rabu, video Bandara VVIP IKN banjir itu pun sudah mendapatkan ribuan respons dari netizen.

Baca juga: Pengakuan Andri Pendemo Tambang Ilegal Bohong Soal Tak Makan 18 Hari: Tidak Pernah Kelaparan

Pada rekaman video tersebut, terlihat jelas air menggenangi sejumlah titik di bandara VVIP IKN.

Terdapat juga endapan lumpur di bagian sisi yang lain.

Lewat pantauan TribunKaltim.co, area bandara VVIP IKN diguyur hujan dengan intensitas deras.

Ketinggian banjir diperkirakan sempat terpantau sekitar 40 sentimeter.

Pada Rabu sore, kondisi air mulai surut dengan meninggalkan endapan lumpur.

Selain karena hujan deras, banjir juga dipicu adanya mata air di sekitaran Bandara VVIP IKN.

"Itu mata air, tidak pernah surut memang. Kalau disedot airnya kering, tapi tidak lama kemudian nanti ada lagi."

"Itu dalam, mungkin lebih dua meter," ujar seorang pekerja.

Diketahui, banjir di Bandara VVIP IKN tidak berlangsung lama.

Para pekerja menyedot air dengan menghidupkan pompa.

"Tidak lama (banjirnya), karena airnya disedot pakai pompa mesin ke saluran gorong-gorong besar di sana," ujar salah satu pekerja lainnya.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Mokhammad Khusnu, membenarkan Bandara VVIP IKN dilanda banjir.

Menurutnya, ada sejumlah faktor penyebab banjir pada Rabu.

Pertama, karena wilayah Penajam Paser Utara diguyur hujan intensitas tinggi beberapa hari terakhir.

Faktor kedua, karena kondisi drainase belum selesai dibangun.

"Utamanya, karena curah hujan tinggi dan saluran drainase pembuangan belum selesai atau belum tembus," jelasnya, dikutip dari TribunKaltim.co.

Khusnu memastikan, hujan tidak mengganggu penyelesaian pembangunan Bandara VVIP IKN.

Pihaknya sudah menyiapkan pompa-pompa di sejumlah titik untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari.

"Untuk mengganggu, tidak. Masih berjalan penyelesaiannya yang sekarang, mengganggu karena curah hujan tinggi."

"Di lapangan hampir setiap hari hujan dan saluran drainase belum selesai, sehingga air pembuangannya belum bisa dibuang cepat dan terjadi genangan."

"Yang dilakukan di lapangan dengan disiapkan pompa-pompa untuk dibuang ke arah barat," tegasnya.

Baca juga: Inspektur Jenderal Purn Kena Pungli saat Ujian Bikin SIM, Langsung Tegur Oknum Polisi: Buka Mata Lu!

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut, banjir tidak menggenang di area vital bandara.

Gedung terminal dan landasan pacu dipastikan aman.

"Kejadiannya di area sekitar gedung terminal, bukan di area udara atau landasan pacu (runway), karena ada drainase yang tersumbat," ungkap Danis.

Danis juga mengakui tersumbatnya drainase menjadi penyebab banjir.

Meskipun demikian, banjir di area bandara VVIP IKN Banjir sudah surut.

"Sudah selesai hari itu, dipompa," tutupnya.

Baca juga: Sosok Ipda YF Polisi Paksa Pacar Pramugarinya Aborsi sampai Rahim Infeksi, Takut Karier Hancur

Diketahui, pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan simultan dan menunjukkan progres signifikan.

Infrastruktur konektivitas ini menghubungkan Kota Balikpapan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, beberapa ruas jalan tol IKN yang ditargetkan tuntas pada pertengahan tahun 2025 ini, rencananya akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengusulkan untuk Bapak Presiden Prabowo meresmikan sejumlah ruas proyek yang sudah selesai," ujar Danis kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Saat ini, pembangunan sejumlah ruas utama Jalan Tol IKN terus digeber konstruksi fisiknya.

Mulai dari Tol IKN Seksi 3A-1 dan 3A-2 Karangjoang-KKT Kariangau, Tol IKN Seksi 3B-1 dan 3B-2 KKT Kariangau-Sp Tempadung, Tol IKN Seksi 5A Sp Tempadung-Jembatan Pulau Balang, dan Tol IKN Seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Sp Riko. 

Kemudian Jalan Bebas Hambatan Seksi 6A Sp Riko, dan Jalan Bebas Hambatan Sp Riko-Rencana Outer Ring Road, dan Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp. 3 ITCI.

"Secara rata-rata progres pembangunan jalan tol dari Balikpapan-KIPP IKN mencapai 74,6 persen," imbuh Danis.

Sementara itu, untuk Jalan Tol IKN Seksi 1A yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dan Balikpapan Selatan masih dalam proses sosialisasi kepada publik.

Jalan bebas hambatan berbayar ini dirancang sepanjang 5 kilometer dengan sebagian besar berstuktur melayang atau elevated.

Pelelangan proyek Jalan Tol IKN Seksi 1A akan dilakukan pada Februari 2025, dan ditargetkan mulai dibangun pada Juli 2025.

Pembangunan fisik diharapkan tuntas pada 2027 sehingga dapat mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat dari Balikpapan hingga ke IKN.

Adapun hingga 31 Desember 2024, realisasi anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol IKN yang telah dikucurkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencapai Rp 2,32 triliun.

Sebagaimana disampaikan Direktur Pendanaan dan Pengadaan Lahan LMAN Rustanto bahwa angka ini sekitar 78,11 persen dari total APBN Rp 2,87 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan lahan khusus infrastruktur konektivitas jalan tol dan jalan bebas hambatan IKN.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com