Nasib Karier Wenny Myzon Pegawai BUMN usai Hina Honorer, Ternyata Juga Pakai BPJS, PT Timah: Panggil

"Untuk pihak-pihak yang terganggu atas video atau VT yang saya buat, konten-konten yang saya buat, mungkin saya mau minta maaf karena konten tersebut tidak ada niat buat menyinggung profesi atau organisasi tertentu," katanya.

Berita Lain Terkait Tenaga Honorer

Belasan perwakilan Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1/2025).

Mereka adalah para guru honorer yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau PNS.

Para guru ini menolak status yang diberikan pemerintah, menjadi PPPK Paruh Waktu.

Menurut Ketua FPH PGRI Tulungagung, Candra Dian Rahman, status PPPK Paruh Waktu tidak ada bedanya dengan honorer.

Dengan status ini, para guru hanya akan menerima upah dari pihak sekolah yang besarannya hanya Rp 300.000 per bulan.

"Tidak ada tambahan gaji dari pemerintah. Kalau dari sekolah saja, tentu sangat kurang," keluh Candra.

Baca juga: Hina Honorer Pakai Asuransi BPJS, Wenny Pegawai BUMN Kini Minta Maaf, PT Timah Akan Tindak Tegas

Lanjutnya saat ini ada sekitar 1.300 guru dengan status PPPK Paruh Waktu.

Di antara mereka ada 785 guru dengan status guru kelas.

Candra dan kawan-kawan menuntut agar ada alokasi anggaran dari Pemkab Tulungagung untuk para guru yang masuk PPPK Paruh Waktu ini.

"Misalnya ada tambahan Rp 1 juta. Hanya Rp 300.000 masalah tidak akan selesai," tegasnya.

Usul dari para guru ini ditampung oleh Komisi A DPRD Tulungagung.

Aspirasi ini akan disampaikan ke bupati terpilih sebagai pihak yang memutuskan anggaran.

Masih menurut Candra, saat ini di setiap SD rata-rata masih ada 2-4 guru honorer yang belum lolos PPPK.