Petugas Pintu Air 14 Tahun Mengabdi Kini Di-PHK karena Efisiensi Anggaran: Inikah Balasan ke Kami?

Tapi inikah balasan untuk kami semua? Tolong untuk Bapak presiden, bapak Kementerian PUPR pertimbangkan kembali kebijakan ini," tulis Sidiq.

Sidiq mengaku dirinya kini hanya bisa menunggu dan berdoa.

"doakan saja buk semoga ada jalan keluar untuk masalah ini... kami hanya sudah berusaha&berdoa," tulis Sidiq melansir Tribun Jakarta.

Diberitakan, pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memang mengalami pemangkasan signifikan.

Anggaran yang semula Rp110,95 triliun kini menyusut 73,35 persen menjadi Rp29,57 triliun pada tahun 2025.

Kabar beredar menyebutkan, pemangkasan ini berdampak pada pegawai non-ASN di Kementerian PU.

Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah menegaskan, pegawai yang memiliki kontrak dalam belanja pegawai tetap aman.

Menurut penjelasan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran belanja pegawai tidak boleh terganggu.

"Pokoknya sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai. Menkeu bilang, belanja pegawai enggak boleh diganggu," jelas Zainal pada Jumat (7/2/2025).

Ia juga menambahkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) termasuk dalam belanja pegawai. 

Mengenai nasib pegawai kontrak atau non-ASN, Zainal mengakui, jumlahnya berkurang. 

Beberapa pegawai pindah ke kementerian lain atau mengikuti seleksi PPPK. 

Zainal menjelaskan, Kementerian PU tidak menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA). 

Kegiatan Kementerian PU memerlukan kehadiran langsung di lapangan. 

"Kami tidak melakukan WFH macam-macam. Kementerian PU harus standby. Nanti banjir hydrometeorologi, bencana alam makin banyak. Kalau suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan, gimana dong?" katanya.

Baca juga: Pengunjung Hotel Kena Denda Rp1 Juta Gara-gara Geser Kasur, Wali Kota: Memang Ada Aturan Seperti Itu