Pengusaha Sudah Bayar Pajak Masih Dipalak, Dedi Mulyadi Akan Lindungi Investor: Ketenangan Itu Mahal

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti soal pengusaha dan investor yang sering ditarik pungli.

Padahal menurut Dedi Mulyadi, mesin produksi atau investasi harus dilindungi oleh negara.

TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan harus melindungi para investor atau pengusaha.

Baca juga: Dipecat Jadi Guru oleh Sekolah, Novi Vokalis Band Sukatani Kini Ditawari Pekerjaan dari Bupati

"Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh," kata Dedi pada unggahannya di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL dan dikonfirmasi ulang Kompas.com pada Sabtu (22/2/2025).

Menurut dia, pengusaha sudah capek dan lelah, serta harus membayar pajak.

Namun kadang-kadang masih 'dipajaki' juga.

"Setelah itu dia harus bayar apa lagi? Desa bikin proposal, kecamatan bikin proposal, ormas bikin proposal. Jika tak dikasih didemo," ujarnya.

Padahal, lanjut Dedi, para pengusaha sudah bayar pajak kepada negara.

Mereka juga sudah menyerap tenaga kerja.

Dedi mengatakan, negara harus membuat para investor menjadi nyaman.

Untuk itu, dia berani mengalokasikan pembiayaan dari Pemprov untuk membangun ketenangan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat.

"Harga ketenangan itu mahal," tegas Dedi.

Dedi mengaku sedih ketika ada tukang jagung dari Tasik, tangannya dipukul seseorang pakai gir kendaraan hingga patah.

Pedagang ini tidak bisa berobat karena tidak memiliki BPJS.

Kerugian lainnya yang dialami, pedagang tersebut kehilangan mata pencaharian selama enam bulan ke depan karena tangannya patah.

"Negara harus hadir. Tidak boleh lagi ada kejadian seperti itu. Saya, pemerintah provinsi, bersedia mengeluarkan uang demi ketenangan rakyat Jawa Barat," tegas Dedi.

Menurut dia, kerangka seperti ini harus dibuat ke depan.

Kalau sudah seperti itu, maka terwujud Gemah Ripah Repeh Rapih.

"Rakyat merasa nyaman. Saat sakit, negara hadir mengobati, di jalan dilindungi."

"Sekolah anaknya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia," tutur Dedi.

Baca juga: Pasien Kesal Ditolak Rawat Inap di RSUD Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan, Ngaku Sudah Rutin Bayar Iuran

Sebelumnya, Dedi mengaku akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat.

Beberapa anggaran yang dianggapnya tidak begitu mendesak akan dihapus Dedi.

Untuk kegiatan operasionalnya, ia juga mengaku tidak akan menggunakan mobil dinas.

"Saya enggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget," ujar Dedi usai mengikuti Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.

Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk Gubernur. 

"Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan," tuturnya.

Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.

"Anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta," katanya.

"Hilang hampir 40 persen," imbuh Dedi.

Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

"Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ," pungkas Dedi.

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

"Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar," ungkapnya.

"Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

"Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan," kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Baca juga: Bagi-bagi Kendaraan Dinas ke Staf, Dedi Mulyadi Minta Mobil Mercedes Diubah Jadi Ambulans Buat Warga

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program 'Operasi Jabar Manunggal'.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com