Sekdaprov Adhy Karyono Ajak Pemda se-Jawa Timur Percepat Pencapaian Target Zero Stunting

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekdaprov Jawa Timur, Adhy Karyono mengajak pemda se-Jatim gotong royong melakukan percepatan pencapaian target zero stunting di Jatim.

Hal itu disampaikan saat membuka Rakor Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Tahun 2025 di Harris Hotel and Conventions Surabaya, Selasa (10/6/2025). 

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jawa Timur pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,7 persen, turun signifikan dari 17,7 persen pada 2023.

Capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan angka stunting terendah kedua secara nasional.

“Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi kita bersama. Namun perjalanan belum selesai. Justru sekarang kita perlu menjaga momentum ini dan memastikan setiap intervensi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Adhy. 

Ia menegaskan, stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan strategis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. 

Stunting dapat memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa.

Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi melalui Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang melibatkan lintas sektor dan multipihak.

“Penurunan stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga atau instansi saja. Ini adalah kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua unsur dari pemerintah pusat hingga desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan masyarakat,” tegasnya.

Adhy juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana desa untuk mendukung intervensi gizi, sanitasi, edukasi kesehatan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting.

Ia mendorong agar program-program desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berbasis data.

Baca juga: Prevalensi Stunting Jatim Terbaik Pertama di Jawa, Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan Zero Stunting

Lebih lanjut, Adhy menggarisbawahi berakhirnya masa berlaku Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2024 menjadi momen reflektif bagi pemerintah daerah.

Evaluasi strategi dan perumusan langkah keberlanjutan menjadi krusial agar isu stunting tetap menjadi prioritas pembangunan.

Penilaian kinerja PPPS ini mencerminkan keseriusan daerah dalam mengatasi stunting, dengan menilai berbagai aspek penting, seperti pengelolaan intervensi gizi terintegrasi, efektivitas operasional TPPS di daerah, keterlibatan mitra pembangunan, serta inovasi lokal yang mendukung pendekatan percepatan penurunan stunting.