Kurangi Angka Pengangguran Sidoarjo, Dewan Dorong Pemkab Gelar Pelatihan Sesuai Kebutuhan Industri

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah dan beberapa pihak berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.

Demikian halnya pelatihan-pelatihan keterampilan kerja juga membuka peluang pekerjaan bagi warga, di sektor industri maupun sektor UMKM. 

Meski demikian, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo masih cukup tinggi.

Ada sekira 76.068 orang atau setara dengan 6,49 persen warga menganggur alias tidak punya pekerjaan pada tahun 2024.

Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. 

Untuk memaksimalkan serapan tenaga kerja di sektor industri, Komisi D DPRD Sidoarjo mendorong Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menyiapkan pelatihan peningkatan skill tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, tentu peluang untuk bisa terekrut ketika ada lowongan pekerjaan bakal lebih tinggi. Sehingga potensi pengurangan pengangguran semakin bagus,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori, Rabu (18/6/2025).

Dengan itu, upaya Pemkab Sidoarjo mewujudkan program 100 ribu lapangan kerja baru sebagaimana janji politik Bupati Sidoarjo, Subandi bisa lebih cepat terwujud.

Karena dalam program itu, pemerintah juga harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sesuai dengan kriteria kebutuhan perusahaan. 

Baca juga: Pemkab Nganjuk Gelar Job Fair 2025, Diramaikan Puluhan Perusahaan Lokal hingga Nasional

“Jadi harus dilakukan riset, terus siapkan formula pelatihan yang tepat. Bisa juga nanti mendorong program magang di sejumlah perusahaan yang tepat. Dengan begitu skill calon tenaga kerja bisa mumpuni, sesuai yang dibutuhkan industri,” lanjutnya. 

Politisi PKB itu menambahkan, pelatihan barista, rias pengantin dan jahit yang sudah dilakukan selama ini sudah bagus, tapi harus tetap dilakukan evaluasi.

Pemilihan jenis pelatihan harus didasari alasan yang tepat. Bukan asal membuka pelatihan. Sehingga dari setiap pelatihan ada berapa peserta yang sudah bekerja atau mendirikan usahanya secara mandiri. 

Disnaker tidak boleh bekerja sendirian, harus juga kolaborasi dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi maupun Bank Delta Artha untuk bisa mendukung pendirian usaha secara mandiri.

Kemudian Dinas Koperasi dan UKM bisa melakukan pendampingan. Jadi semua bisa bekerja bersama.