PDIP Jawa Timur

Respons Kebijakan Impor Sapi, F-PDIP DPRD Jatim Minta Pemerintah Jaga Peternak Lokal

Dok DPRD Jatim 
BERI PANDANGAN - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana saat hadir dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Saat ini, Renny meminta agar kebijakan impor sapi tidak berimbas negatif terhadap peternak lokal.  

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim berharap kebijakan pemerintah yang membuka keran impor sapi tidak berdampak pada peternak lokal.

Sebaliknya, kebijakan itu harus diikuti dengan perhatian terhadap peternak lokal, mulai penyediaan bibit unggul hingga penanganan penyakit pada ternak. 

"Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar kebijakan ini tidak merugikan peternak lokal," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (2/7/2025). 

Sebelumnya, pemerintah pusat tak lagi memberlakukan kuota impor sapi hidup guna menjamin ketersediaan pasokan daging hingga susu serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Secara umum, Renny mendukung kebijakan ini dengan beberapa catatan penting terkait keberlangsungan peternak lokal.

Baca juga: PDIP Resmi Copot Ketua DPC Sidoarjo, Tunjuk Hari Yulianto Jadi Plt Ketua

Menurutnya, sapi impor yang masuk biasanya akan disilangkan dengan sapi lokal untuk meningkatkan kualitas bibit ternak domestik.

Dengan kebijakan yang matang, Renny meyakini tidak akan menimbulkan dampak negatif. Bahkan, terbentuk keseimbangan dan harga baru yang stabil. 

Renny kembali menegaskan, bahwa peternak harus tetap sejahtera dan mampu bersaing di pasar yang makin kompetitif.

Baca juga: PDIP Jatim Gelar Rakorbid Baguna, Bakal Bentuk Tim Siaga di Daerah, Antisipasi Potensi Bencana

“Kami berharap dengan kebijakan ini, kebutuhan daging sapi di Jawa Timur dan Indonesia secara umum dapat terpenuhi tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar bagi peternak lokal,” ungkap Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini. 

Senada, Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan, menegaskan penghapusan kuota impor sapi yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis juga harus didukung dengan kebijakan melindungi peternak lokal.

Ony menegaskan hal ini penting. Terlebih Jawa Timur merupakan salah satu lumbung sapi terbesar nasional. 

Baca juga: PDIP Surabaya Ingatkan Peran Satgas, Amankan Kebijakan Partai-Tanggulangi Bencana

Sehingga, selayaknya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah.

"Jangan sampai sapi impor malah menjatuhkan harga sapi lokal Jatim. Pemerintah juga harus memperhatikan peternak lokal, baik dari segi bibit, kualitas pakan, kesehatan dimonitor betul. Supaya mereka juga bisa bersaing," ucap Ony dalam keterangan yang sama.