Kabar Gembira untuk Koperasi Desa Merah Putih di Surabaya, Modal Bunga 0 Persen Menanti

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah akan menyiapkan skema bantuan modal bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di Surabaya, koperasi juga akan memiliki alternatif pembiayaan sebagai bantuan modal dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, bantuan modal akan diberikan oleh pemerintah pusat melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Sebagai alternatif, Pemkot Surabaya juga akan menjembatani bantuan modal melalui BPR dengan sistem pinjaman berbunga rendah.

"Bantuan modal dari pusat. Kalau dari Pemkot Surabaya kita sudah siapkan [program] pinjaman mulai bunga 0 persen. Untuk yang masuk kategori UMKM, bunga 0 sampai 3 persen karena ini dari BPR," kata Cak Eri ditemui usai peluncuran Koperasi Desa Merah Putih serentak nasional secara daring di Convention Hall Arief Rahman Hakim, Senin (21/7/2025).

Bantuan BPR akan disiapkan sembari menunggu bantuan modal dari pusat. "Kami menunggu [bantuan pusat]. Namun, sambil menunggu kami menyiapkan pinjaman kepada Koperasi Merah Putih yang kita supply melalui BPR," tandasnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Febrina Kusumawati mengakui bahwa penyediaan modal menjadi salah satu tantangan beroperasinya Koperasi Merah Putih. Namun dengan resmi diluncurkannya Koperasi Merah Putih oleh Presiden, Senin (21/7/2025), akses permodalan bisa segera diupayakan.

Baca juga: Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sebut Tujuan Koperasi Merah Putih untuk Rakyat, Bukan Kepala Desa

Mengingat, beberapa unit perbankan membutuhkan sejumlah persyaratan yang ketat dalam memberikan bantuan pinjaman. "Jadi kalau kemarin [masing-masing koperasi] masih berdiri sendiri, artinya akses ke bank, kalau dia nggak ada lembaganya kan susah. Apalagi, butuh uang jaminan dan segala macam," kata Febrina.

"Nah sekarang negara (Pemerintah Pusat) sudah hadir. [Pemerintah] kabupaten dan kota juga sudah hadir untuk akses permodalan di desa," tuturnya.

Sekalipun belum mendapat akses modal, Febrina memastikan masing-masing koperasi telah bergerak. Di antaranya dengan menyiapkan strategi bisnis ke depan. "Contohnya adalah beras. Ini dibutuhkan banyak. Maka, nanti akan kita lakukan penjajakan dengan Bulog sehingga Koperasi akan tahu berapa kebutuhan, harga jualnya, dan daerah mana dia berjualan," tandas Febrina.

Dari kebutuhan tersebut, masing-masing koperasi akan sekaligus mengetahui besaran modal yang dibutuhkan. Nantinya, hal ini akan menjadi dasar koperasi mengajukan pinjaman kepada BPR atau pun Himbara.

"Ketika koperasi sudah mapping di wilayahnya, sebuah koperasi membutuhkan beras 10 ton misalnya. Ternyata, harga di Bulog sekian. Kalau misalnya Bulog juga mengharuskan deposit atau yang lainnya sebagai panjer (uang muka), maka ini yang akan kita komunikasikan dengan Himbara. Sehingga, akan jelas peruntukannya. Jadi, koperasi meminjam uang untuk memutar kegiatan di koperasinya," kata mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya ini. 

Baca juga: Bondowoso Menggebrak, 219 Koperasi Merah Putih Resmi Berbadan Hukum, Siap Jadi Motor Ekonomi Desa

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, saat ini terdapat beberapa lembaga potensial dapat mendukung pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Di antaranya melalui Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD) bahkan Bank anggota Himbara.

Sehingga semua potensi sumber pembiayaan ini perlu dimaksimalkan perannya demi kelangsungan Kopdes/Kel Merah Putih. "KSP yang existing saya minta terlibat (dalam pembiayaan) karena saat ini kita fokus pada Kopdes Merah Putih," ujar Budi Arie di Jakarta, dikutip Kamis (26/6/2025).Budi menjabarkan, pembiayaan Kopdes/Kel Merah Putih melibatkan Bank Himbara, LPDB, koperasi, BPD, dan KSP/KSPPS.

Oleh karena Kopdes/Kel Merah Putih merupakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan preventif untuk cegah isu negatif.