Dua Oknum Tenaga Kontrak BPRD Lumajang Dipecat, Gara-gara Jual Kartu e-Pajak Pasir Palsu

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Dua oknum Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Kabupaten Lumajang yang melakukan penyelewengan dipecat.

Plt Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional BPRD Lumajang, Dwi Adi Harnowo menjelaskan, sanksi pemecatan diberikan lantaran kedua oknum terbukti menyalahgunakan wewenang.

Yakni berupa memperjualbelikan Kartu e-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB).

“Dua oknum ini terbukti menyalahgunakan kewenangannya. Dalam hal ini pada penarikan pajak pasir," ungkap Dwi, Rabu (23/7/2025). 

Dwi menambahkan, keduanya sejatinya telah diberhentikan secara resmi per 1 Juli 2025.

Keputusan tersebut didasari berdasarkan pemeriksaan internal.

Baca juga: Tiga Jam Geledah PKBM di Probolinggo, Kejari Sita Puluhan Dokumen Terkait Dugaan Penyelewengan Dana

"Kartu yang seharusnya dicatat dan disetor, malah dimasukkan ke kantong pribadi dan dijual kembali ke sopir truk pasir,” beber Dwi menjelaskan modus oknum pegawai BPRD. 

Pada praktiknya, oknum berinisial A diketahui menjual sekitar 200 Kartu e-Pajak MBLB dan 100 lembar SKAB.

Oknum berinisial B pun demikian. Menjual lima Kartu e-Pajak MBLB.

Harga jualnya mulai dari Rp 75 ribu per kartu.

“Mereka mengaku Kartu e-Pajak MBLB  dan SKAB itu dijual ke sopir, bukan ke penambang. Namun apakah sopir itu dari penambang legal atau ilegal, kami belum bisa memastikan, karena keterangannya hanya sebatas ‘sopir butuh, disuruh beli, ya dibeli,’” jelasnya.

Setelah mendapati laporan, BPRD Lumajang langsung melaporkan kasus ini ke Bupati Lumajang.

Hingga kemudian surat pemutusan kerja bagi yang bersangkutan dikeluarkan. 

Oknum pegawai BPRD yang dipecat secara status merupakan tenaga kontrak 

“Ini kami publikasikan kepada seluruh pegawai agar menjadi pembelajaran. Jika ada yang melakukan kesalahan serupa, maka risikonya adalah pemutusan kerja. Tidak ada toleransi untuk penyalahgunaan kewenangan,” tandasnya.

Dwi juga mengajak masyarakat agar aktif melapor jika terdapat petugas yang melakukan kecurangan. 

"Tolong laporkan kepada kami dengan disertai bukti autentik, seperti video atau dokumen. Identitas pelapor akan kami lindungi sepenuhnya,” bebernya.