Polemik Siswa Cabut Berkas dari SMP Swasta ke Negeri Berakhir, Ombudsman Minta SPMB Transparan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Polemik siswa cabut berkas dari SMP swasta ke SMP negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Surabaya berakhir.

Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Timur menutup laporan tersebut.

"Ombudsman akhirnya menutup laporan tersebut dengan tidak ditemukan maladministrasi seperti yang dilaporkan," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Agus Muttaqin, saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (30/7/2025).

Laporan cabut berkas tersebut sebelumnya disampaikan Kepala SMP Bina Bangsa Surabaya, Setia Budi.

Terlapor dalam masalah ini adalah Dinas Pendidikan yang dianggap menyalahi prosedur administrasi SPMB.

Setia Budi menceritakan, awalnya calon murid berinisial AIP mendaftar di SMP Bina Bangsa pada tanggal 10 Juli 2025 atau tiga hari setelah SPMB SMP Negeri di Surabaya ditutup pada 7 Juli 2025.

Namun, pada malam harinya, Calon Murid Baru (CMB) tersebut lantas membatalkan pendaftaran karena mengaku diterima di SMPN 13 Surabaya yang juga berada di Kecamatan Wonocolo, Surabaya.

Atas laporan tersebut, Ombudsman telah meminta klarifikasi dari Dinas Pendidikan Surabaya.

Hasilnya, CMB yang bersangkutan dinyatakan telah mendaftar dan diterima sesuai batas waktu yang ditentukan.

Baca juga: Dugaan Kecurangan SPMB Jatim 2025, Ombudsman Jatim Terima Puluhan Laporan

"Dari keterangan Dinas Pendidikan, anak yang cabut berkas adalah pendaftar dari jalur pindah orang tua (mutasi) dan diumumkan lolos saat pengumuman SPMB SMPN 13 Surabaya. Dinas Pendidikan sudah mengirimkan data dukung berupa dokumen surat mutasi dan dokumen pengumuman, sehingga memperkuat penjelasan lisan," kata Agus.

Atas penjelasan Dinas Pendidikan, pihak sekolah swasta akhirnya menerima.

"Pak Setia Budi juga sudah diberikan penjelasan oleh Dinas Pendidikan," kata Agus.

Sekalipun telah menutup laporan tersebut, Ombudsman tetap merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan untuk membuka nama-nama yang diterima di sekolah dari hasil SPMB.

Sehingga, semua pihak dapat mengetahui nama yang diterima, jumlah siswanya, maupun jalur yang ditempuh.

"Seharusnya diperbaiki dari sisi transparansinya. Sebab, masyarakat ini kan membutuhkan keterbukaan informasi. Semakin terbuka, semakin baik," katanya.

Dengan akses informasi yang dapat diakses semua pihak, maka berbagai potensi pelanggaran bisa diantisipasi.

"Permasalahan SPMB kalau tidak transparan, bisa menimbulkan banyak pertanyaan maupun spekulasi dari masyarakat," tandas Agus.

Kepala SMP Bina Bangsa Surabaya, Setia Budi mengaku menerima hasil tersebut.

"Sudah kami sampaikan ke Pak Agus. Alhamdulillah, permasalahan yang saya laporkan telah dijawab oleh dinas dan disampaikan ke saya. Saya bisa menerimanya," kata Setia saat dikonfirmasi terpisah.

"Kami memang tidak tahu. Kami maklum. Yang penting sekarang anak itu sudah sekolah, Alhamdulillah, tidak harus di sekolah saya pun tidak apa-apa," kata Setia Budi.

Sekalipun demikian, pihaknya berharap adanya perbaikan dalam SPMB tahun depan.

Keterbukaan informasi terkait nama siswa yang diterima menjadi penting.

"Masukan dari saya, sebaiknya data di website lebih transparan. Kalau memang anak tersebut sudah diterima sebelumnya, kami tidak akan mempermasalahkan. Karena tidak ada transparansi di website SPMB SMP Negeri, hal itu membuat sekolah swasta kurang mendapat informasi," tandasnya.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Surabaya memastikan, seluruh proses SPMB telah berjalan sesuai prosedur.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Putri Aisyah Mahanani menegaskan, proses penerimaan telah sesuai dengan jadwal yang ditentukan sejak awal.

"Ini hanya miskomunikasi. Prinsipnya kami telah memberikan penjelasan dan memastikan bahwa prosedur yang kami siapkan telah sesuai dengan ketentuan sejak awal," kata Putri.